nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh para aparatur pemerintah daerah untuk memahami tiga area rawan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. 

Pertama, menurut Tjahjo yakni area rawan korupsi. Aparatur pemda harus memahami perencanaan anggaran daerah termasuk juga restribusi dan pajak. 

"Saya yakin kepolisian dan kejaksaan mencermati hal ini," ujar Mendagri ketika memberikan arahan di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (18/11). 

Melihat saat ini menurut Tjahjo, Provinsi Banten masuk ke dalam salah satu provinsi adanya perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selanjutnya, menurut Tjahjo permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi saat ini hendaknya juga dicermati oleh aparatur pemda. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Masalah ketimpangan sosial sangat penting dicermati, misal ada di beberapa kawasan 60 persen belum ada MCK dan lain sebagainya," ujar Tjahjo. 

Terakhir, Mendagri mengimbau aparatur pemda untuk mencermati area rawan narkoba. 

"Rata-rata ada sebanyak 53 orang meninggal per hari gara-gara narkoba, ini ancaman kita, " tegas Tjahjo. 

Adapun kata mendagri, pemasok narkoba ini dari negara-negara sahabat. Maka dari itu pemerintah saat ini memperkuat pertahanan di daerah-daerah perbatasan. 

"Selain masalah diatas, radikalisme dan terorisme juga menjadi ancaman, kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan," tegas Tjahjo. 

Maka dari itu, setiap aparatur pemda harus membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik dan mencermati segala bentuk pergerakan dinamika yang ada.(p/ab)