nusakini.com-Medan – Musrenbang menjadi hal yang penting dalam sistem pembangunan, tidak hanya sebagai penyalur aspirasi dari tingkat terkecil, namun juga untuk memastikan program strategis Pemerintah Pusat terakomodir oleh daerah. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemilik otoritas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terus mengawal sistem perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan program strategis Pemerintah Pusat dan tetap mengakomodir janji kampanye Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota terpilih sebagai janji kampanye melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan,“Menyinkronkan kembali apa yang menjadi janji kampanye calon kepala daerah terpilih maka perlu ada RPJMD yang harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional”, hal tersebut disampaikan Tjahjo dalam sambutannya menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sumatera Utara di Tiara Convention Center Medan, Selasa (22/1).  

“Sebagai contoh kecil, saat saya baru tiga bulan jadi menteri saya ambil perbatasan sesuai dengan janji kampanye Presiden Jokowi. Mulai dari Aceh sampai Merauke itu perbatasannya sudah nyambung menyambung menjadi satu. Ini program yang diperkuat”, tegas Tjahjo.  

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi

Tjahjo menjelaskan, program strategis era pemerintahan Presiden Jokowi melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial hingga Tahun 2018 telah hampir mencapi 90%. Di Tahun 2019, menurutnya pemerintah akan memproyeksikan kepada penguatan peningkatan kualitas SDM. Sehingga, dibutuhkan persiapan perencanaan program termasuk dengan mengakomodir dan menyinkronkan janji kampanye.   

“Tahun ini Pak Jokowi dan Pak JK memperhatikan penyelesaian infrastruktur ekonomi dan sosial. Jadi Usaha Kecil Menengah (UKM) harus berbadan hukum. Koperasi di tingkat kelurahan itu kalau tidak ada bantuan dari APBD kan kasihan. Mudah-mudahan pemerintah daerah selektif untuk melihat dari bawah”; ujar Tjahjo. 

Pemerintah melalui Kemendagri, Bappenas dan Kementerian Keuangan menurut Tjahjo selalu memastikan perencanaan pembangunan harus terkoordinasi penganggarannya, dan memastikan berjalan dengan baik sampai ke tingkat daerah. Sehingga Ia menilai Presiden Jokowi terjun ke daerah hanya semata-mata untuk memastikan program strategis Pemerintah Pusat berjalan dengan baik seiring dengan program strategis daerah.  

Terkait Sumatera Utara (Sumut), Tjahjo menilai Sumut adalah wilayah dengan keunggulan kompetitif wilayah, struktur ekonomi yang kokok dan telah memiliki SDM yang berkualitas. Ia berharap Pemprov Sumut dapat memaksimalkan potensinya. 

“Ada Kualanamu, tanjungnya, destinasi wisata, Danau Tobanya, Inalumnya, berbatasan dengan provinsi strategis. Apalagi jika nanti selesai jalur kereta apinya, jalur tolnya yang menghubungkan Lampung dan Sumatera Utara, Pemda harus membangun konektivitas sinergitas yang ada”,tutup Tjahjo. (p/ab)