Kominfo Dukung Dialog Nasional Internet Governance Forum
By Admin
nusakini.com - Para pemangku kepentingan internet yang tergabung dalam Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) bersama BPPT dan Kemkominfo menyelenggarakanr dialog nasional dengan tema Mewujudkan Kedaulatan Dan Kemandirian Digital IIndonesia di audiotorium Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT), Jalan MH Thamrin, Selasa (15/11/2016).
“Dari 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, baru sekitar 400 kabupaten dan kota yang sudah terhubung dengan akses pita lebar. Meskipun demikian ini tidak akan memutus cita cita kita bahwa menyediakan dan membangun broadband diseluruh pelosok indonesia. Tugas kita adalah menyediakan infrastruktur broadband diseluruh pelosok indonesia menjadi kewajiban kita bersama” kata Rudiantara pada awal sambutannya.
“114 kabupaten kota yang belum terhubung dengan broadband hanya sekitar 57 kabupaten kota yang akan dibangun oleh operator karena selebihnya tidak visible secara keuangan dan tidak menguntungkan dari segi bisnis dari pihak operator karena memang tidak ada kewajiban bagi operator untuk mau membangunnya sesuai dengan Undang Undang Telekomunikasi yang memeng terstruktur seperti itu”, paparnya.
“57 kabupaten kota inilah yang distruktur melalui proyek Palapa Ring dan ini adalah alternative policy, kebijakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat indonesia”, lanjutnya
“Yang kita bahas di forum ini adalah mengenai internet, mengenai konten tidak hanya di Jakarta tapi nanti akan merambah kedaerah daerah keseluruh pelosok Indonesia, dikota dan dikabupeten, karenanya saya menganggap bahwa forum seperti ini sangat penting”, katanya.
Rudiantara memastikan bahwa forum ini akan diselenggarakan lagi pada tahun berikutya dan Pemerintah akan ikut membantu mendanai agar forum ini bisa terseleggara setiap tahunnya dan bisa berlangsung secara kontinyu.
“Saya sangat senang dan mengucapkan terimakasih kepada para pemangku kepentingan karena tantangannya seperti yang tertulis di tema forum dialog ini, ada beberapa isu isu besar yang menjadi tantangan kita kedepan tidak hanya berdasarkan kultur tapi juga berdasarkan posisi”, jelasnya.
“Dunia Internet didrive dari luar karena internet diciptakan dari luar dan yang lebih berkepentingan adalah dari luar dengan tujuan mencoba menghilangkan kedaulatan, mereka maunya bebas saja” lanjutnya
“Tugas Kominfo adalah menggiring Google kemeja perundingan agar mereka diskusi dengan otoritas fiskal, bahwa bagaimana membayar dan berapa membayar itu dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak”, katanya.
“Revisi UU ITE yang baru bahkan dipasal 40 ada dua poin yg sangat penting, satu pemerintah wajib melakukan pencegahan pada hal hal yang negative dalam hal ini adalah edukasi, kedua masalah manajemen akses, pemerintah harus memenej masalah akses ini terhadap kandungan kandungan atau konnten konten yang melanggar hukum, jelasnya
Acara dilajutkan dengan diskusi dengan nara sumber Garin Ganis, KetuaUmum Internet Society, Joyce Chen (Global Stakeholder Engagement Stategy and Development Senior Manager, ICANN Asia Pasifik, Shita Laksmi, Anggota Multistakeholder Advisory Group IGF PBB dengan Moderator Ashwin Sasongko Sastrosubroto, Peneliti LIPI
Forum Dialog ini diikuti oleh 400 (empat ratus) peserta dan juga dihadiri oleh Arko Hananto Budiadi, Ketua Koordinator Advisory Group ID-IGF sebagai wadah pemangku kepentingan yang bertujuan melakukan dialog dan kolaborasi yang sinergis terkait tata kelola internetdi Indonesia serta Muhammad Dimyati, Direktorat Jenderal Penguata Riset dan Pengembangan Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. (p/mk)