nusakini.com - Makassar - Laporan Forum Lintas (Fokus) NGO Sulawesi, Jusman AR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tentang mega proyek Makassar New Port, Senin (8/12) kemarin mendapat tanggapan dari Ketua Badan Pekerja (BP) Anti Corruption Committee, Kadir WK. 

Menurut Kadir, terkait laporan tersebut hendaknya pihak KPK melakukan pendalaman dan menindaklanjuti hal tersebut. 

“Karena kasus ini telah dilaporkan maka kami meminta agar KPK mendalami kasus ini karena telah menjadi hak setiap warga untuk mengawasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan lembaga pemerintahan”, ujar Kadir, Selasa (8/12)

Kadir menambahkan bahwa sorotan terhadap kasus ini memang telah menjadi perhatian publik karena telah menjadi sorotan lembaga NGO lain seperti Walhi dan Forum Masyarakat Pesisir

“Bahkan media nasional seperti Tempo pernah memuat laporan investigasinya. Jadi memang sebaiknya KPK mempelajari secara mendalam kasus ini”, katanya. 

• Polrestabes Makassar Bongkar Dua Jaringan Narkoba
• Ini Daftar Pinjol Ilegal 2024
• Tujuh Panitia Diksar Diperiksa, Terungkap Dalam Proposal Jalur Kegiatan Adalah Jeneponto, Takalar dan Gowa
• Polres Buru Gelar Buka Puasa Bersama 20 Anak Yatim Piatu
• Dua Remaja Pelaku Freestyle yang Diduga Cemooh Polisi di Bone Akhirnya Diciduk

Sebagaimana diketahui, dalam laporan yang disampaikan langsung ke KPK, Koordinator Fokal NGO Sulawesi, Djusman AR mengatakan dalam pembangunan proyek strategis Makassar New Port (MNP) yang sementara berjalan saat ini diduga keras ada indikasi perbuatan melawan hukum berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan kolega keluarganya.

“Kami menduga ada indikasi kuat telah terjadi praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Indikasi ini bukan merupakan hal yang baru bahkan telah menjadi sorotan publik secara nasional dan sudah terpublikasi di media massa nasional maupul lokal”, ujar Jusman. 

Hal yang mencolok, kata Jusman, dalam dugaan ini adalah adanya rekayasa sistemik terkait modus yang dilakukan, yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang demikian cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT. Nugraha Timur Inonesia yang diketahui mempunyai kedekatan kuat dengan Gubernur Sulsel dan keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan lain tidak diperlakukan sama. 

“Kita tahu, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan Pemegang Saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu. Bahkan anehnya. Di dua perusahaan ini terdapat orang yang sama, seperti Akbar Nugraha yang menjadi Direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur. Akbar ini diketahu sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto foto kedekatan itu,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Jusman, demi penegakan hukum dan bagian dari partisipasi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka Fokal NGO Sulawesi mendorong indikasi KKN ini ke ranah hukum agar memperoleh kepastian dan rasa keadilan masyarakat. 

“Kami meminta kepada KPK untuk menindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti-bukti indikasi awal yang telah kami sampaikan dalam laporan ini karena kami menganggap hanya KPK lah yang dapat mengungkap dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut”, tandasnya. 

Di samping melaporkan Gubernur Sulsel, Fokal NGO Sulawesi juga melaporkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Sulsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Direksi dan pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia, Direksi dan pemegang sahan PT Nugraha Indonesia Timur, Fathul Fauzi (anak Nurdin Abdullah) dan koleganya yang merupakan tim pemenangan pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 lalu. (*)