nusakini.com-- Rencana penambahan dana bantuan untuk partai politik (parpol) dipercaya akan mengurangi potensi korupsi. Seluruh pihak diharapkan dapat berpikir positif terhadap parpol. 

“Kita harus berpikir positif, karena apapun rekrutmen presiden, DPR, DPRD, kepala daerah itu lewat parpol,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum lama ini. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Menurutnya, tidak ada parpol yang memerintahkan kadernya melakukan korupsi. “Saya yakin partai tidak ada program korupsi, saya yakin pasti bersih, yang ada kan oknum-oknumnya. Saya kira, harus dipisahkan hal ini,” ujarnya. 

Tjahjo optimistis parpol akan mempertanggungjawabkan pemberian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Kajian kenaikan anggaran untuk parpol juga dikatakan sudah melalui proses panjan, bukan belakangan ini menyusul pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung rampung. Bahkan, Tjahjo menyatakan, telah konsultasi dengan KPK serta BPK. 

Karenanya, pandangan bahwa rencana kenaikan anggaran merupakan bagian lobi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dinilai tidak relevan. “Tidak ada hubungannya,” tegas Tjahjo. (p/ab)