nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten menggantikan jabatan Rano Karno sebagai kepala daerah yang ikut serta dalam kontestasi pilkada 2017. 

Dia mengatakan, sejauh ini belum berkomunikasi dengan Gubernur Banten Rano Karno terkait pemerintahan di Banten. Rencanannya ia baru akan berbincang-bincang usai acara selesai. Namun, dalam bertugas nanti, Nata berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS di daerah tersebut. 

“Saya bersikap tidak ke kiri tidak ke kanan, karena memang janji PNS netral,” kata Nata sebelum acara pengangkatan plt di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Rabu (26/10). 

Selama menggantikan posisi Gubernur Rano Karno yang cuti di luar tanggungan negara, Nata Irawan juga menyatakan, akan menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik di sana. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Hal yang sama juga diungkapkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) usai dilantik siang tadi. Menurut dia, pemerintahan harus jalan meski gubernur dan wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pilkada. 

“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata dia. 

Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah. 

Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai. 

“Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik,” ujar dia.(p/ab)