Imbas CPO Melemah, Pemprov Riau Pangkas Harga Beli Sawit Mitra Plasma
By Admin

Kelapa Sawit/ Dok. Pemprov Riau
nusakini.com, Pemprov Riau resmi menetapkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk petani mitra plasma pada Selasa (6/10/2026). Kebijakan ini diberlakukan secara efektif untuk periode operasional 7 hingga 13 Oktober 2026 mendatang.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menyatakan bahwa koreksi harga ini dipicu oleh tren pelemahan nilai jual di pasar komoditas. "Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan kernel," jelasnya dalam rilis resmi pemerintahan.
Berdasarkan data tim penetapan, penurunan terdalam terjadi pada kelompok tanaman sawit dengan usia sembilan tahun. Koreksi pada kelompok tersebut tercatat sebesar Rp 115,43 per kilogram atau sekitar 2,95 persen dari tarif periode sebelumnya.
Angka tersebut membuat harga beli maksimal dari pabrik ke petani kini dipatok pada level Rp 3.796,85 per kilogram. Aturan penghitungan yang digunakan diklaim telah merujuk sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.
Harga patokan minyak sawit mentah (CPO) dilaporkan merosot hingga Rp 430,22 secara mingguan. Sementara itu, nilai produk turunan berupa kernel juga diduga mengalami penyusutan senilai Rp 529,00 dibandingkan pekan sebelumnya.
Tim penetapan juga terpaksa menggunakan harga rata-rata dari bursa KPBN lantaran terdapat sejumlah pabrik yang absen bertransaksi. Harga acuan CPO KPBN saat ini dipatok pada angka Rp 15.050,00 dan kernel ditetapkan sebesar Rp 12.903,00.
Penetapan besaran nilai jual ini turut mempertimbangkan harga cangkang kelapa sawit yang kini diakumulasikan pada level Rp 15,46 per kilogram. Sementara itu, indeks proporsi (Indeks K) yang dimanfaatkan sebagai instrumen penghitungan utama berada di kisaran 93,93 persen.
Supriadi menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Kejaksaan Tinggi Riau terus mengawal tata kelola penentuan harga komoditas strategis ini. "Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder," ucap Supriadi menambahkan. (*)