Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Sumber Daya Laut Demi Kesejahteraan Nelayan
By Admin
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
nusakini.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), berbagai kebijakan dikeluarkan dan mempunyai dampak signifikan bagi masyarakat. Salah satunya yang cukup menonjol adalah pemberantasan pencurian ikan. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti.
"Kalau saya 2 tahun sibuk menangkap pelaku illegal fishing, karena ikan kita habis diambil oleh kapal dari luar," ujar Menteri Susi di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Menurut Susi, tugas KKP itu kan menjaga tersedianya sumber daya laut ikan agar tetap ada, banyak, dan ditangkap serta diolah untuk dapat dimanfaatkan nelayan dan pengusaha," terangnya.
Para pencuri ikan tersebut adalah kapal asing yang berbendera Indonesia. Ada juga yang berbendera negara lain. Selama ini mendapatkan izin melalui proses duplikasi. Di mana satu kapal bisa mendapatkan 10 izin.
"Artinya sejak 2004, kalau separuh saja dikali lima maka ada 7.000 kapal ini mereka mengambil ikan tiap hari dan ekspor tiap hari," papar Susi.
Maka dari itu, jumlah rumah tangga nelayan menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu. Hal tersebut, menurut Susi tidak terpantau oleh banyak pihak. Susi pun baru mengetahui setelah mengisi posisi menteri di masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya tahunya setelah masuk jadi menteri," imbuhnya.
Langkah yang ditempuh Susi salah satunya adalah dengan moratorium selama dua kali enam bulan sampai November 2015. Hasilnya terlihat, jumlah kapal berkurang, sedangkan jumlah ikan naik signifikan.
"Awal 2015 traffic di laut kita turun, sekarang sudah mulai naik kembali. Hasil terakhir kelihatan, Perikanan Indonesia recovery-nya luar biasa," tukasnya. (p/mk)