Domino, Egalitarianisme, dan Ilusi “Naik Kelas”
By Admin
Oleh : Egha (Pemain Domino)
nusakini.com, Bagi banyak orang, domino atau gaple bukan sekadar permainan menang dan kalah. Ia adalah ruang sosial yang hidup—tempat orang duduk bersama, bercakap tanpa beban, tertawa tanpa sekat. Di meja gaple, jabatan dan status sosial sering kali kehilangan maknanya. Semua orang duduk setara, sama rendah, sama manusia.
Itulah sebabnya domino bertahan lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia tumbuh dari ruang-ruang sederhana: warung kopi, teras rumah, pos ronda. Nilai utama domino bukan terletak pada tempat atau fasilitasnya, melainkan pada kebersamaan yang tercipta di sekelilingnya.
Dalam konteks ini, kemunculan Organisasi Olahraga Domino (ORADO) sebagai federasi baru tentu menarik untuk dicermati. Namun, muncul pula pertanyaan mendasar, terutama ketika dalam peluncurannya digunakan frasa “domino naik kelas”. Pertanyaannya sederhana: apa yang dimaksud dengan naik kelas, dan dari sudut pandang siapa?
Jika “naik kelas” dimaknai sebagai berpindah ke ruang yang lebih resmi, lebih rapi, atau lebih mewah, maka konsep itu patut dipersoalkan. Domino tidak pernah kekurangan martabat hanya karena ia hidup di ruang-ruang rakyat. Justru di situlah nilai sosialnya tumbuh dan mengakar. Naik kelas yang hanya berarti perubahan panggung berisiko mengaburkan esensi permainan itu sendiri.
Lebih dari itu, setiap upaya formalisasi dan profesionalisasi selalu membawa risiko. Masuknya struktur, prestasi, dan pengakuan sering kali diikuti oleh kapitalisasi, gengsi, serta kepentingan tertentu. Dalam kondisi seperti itu, domino berpotensi bergeser: dari ruang kebersamaan menjadi alat—baik alat ekonomi maupun alat simbolik.
Yang perlu diwaspadai, jangan sampai permainan domino ini juga berubah menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu. Kita tahu betul bahwa domino adalah permainan yang sangat merakyat. Justru karena kerakyatannya itulah ia rawan dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan, simbol kedekatan semu dengan rakyat, atau kendaraan agenda yang tidak pernah benar-benar berangkat dari kebutuhan komunitasnya.
Domino tidak membutuhkan legitimasi dengan cara menciptakan jarak sosial. Ia tidak perlu “diangkat derajatnya” dengan menjauh dari akar yang selama ini menjaganya tetap hidup. Sebab kekuatan domino justru terletak pada sifat egaliternya—bahwa siapa pun boleh duduk di meja, tanpa harus merasa lebih tinggi atau lebih rendah.
Jika profesionalisasi dimaknai sebagai membuka pilihan bagi mereka yang ingin menempuh jalur prestasi, itu sah dan patut diapresiasi. Namun jika profesionalisasi justru menghapus rasa setara dan kebersahajaan, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kehilangan makna.
Pada akhirnya, domino baru benar-benar bermartabat jika tetap menjaga ruh sosialnya. Bukan panggungnya yang menentukan nilai domino, bukan pula struktur organisasinya. Yang membuat domino dicintai adalah perasaan setara yang lahir ketika empat orang duduk di satu meja dan merasa sama-sama manusia.
Jika nilai itu hilang, maka mungkin yang naik bukan kelas domino, melainkan hanya jaraknya dengan rakyat. (*)