Bicara Kemiskinan, Helmi : Semua Stakeholder Punya Tanggung Jawab

By Abdi Satria


nusakini.com-Bengkulu-Walikota Bengkulu Helmi Hasan kembali menekankan dan mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Bengkulu.

Salah satu upaya dari ajakan tersebut ialah Pemkot Bengkulu melalui Bapelitbang Rapat Koordinasi (Rakor) Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan mengundang seluruh stakeholder, dengan tujuan mendapatkan berbagai masukan mengenai hal tersebut. Kegiatan ini berlangsung di ruang Hidayah, kantor Walikota, Selasa (30/11/2021).

“Banyak sekali yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi saya yakin masih banyak yang belum dilakukan atau belum masksimal. Maka dari itu, forum rakor TKPKD ini dilakukan. Seluruh stakeholder yang berhubungan kita undang, misal seperti BPS, Basnaz, semuanya kita undang, termasuk forum kota sehat,” ujar Helmi didampingi Sekda Arif Gunadi.

Karena, kata Helmi, kemiskinan itu berkaitan dengan seluruh aspek. Untuk itu, semua stakeholder diminta ikut berperan.

“Semuanya terkait seperti ekonomi, budaya, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Nah untuk yang persiapan Pemkot lakukan salah satunya ialah melakukan penguatan-penguatan struktur organisasi seperti di Baznas. Alhamduliallah Baznas kini dapat melakukan respon cepat, mengeksekusi terhadap persoalan-persoalan terkait kemiskinan ini,” ungkapnya.

Sementara di Dinsos, Helmi mengungkapkan, akan ada program PKHD di tahun 2022.

“Kalau pusatkan punya PKH, kita punya PKHD. Tapi terkadang data penduduk juga berpengaruh terhadap hal ini. Karena banyak yang dulu mampu, sekarang tidak mampu, dan yang dulu tak mampu, sekarang dia mampu dengan usahanya saat ini. Inilah yang kita butuhkan yakni perlunya pembaruan data,” pungkasnya.

Berikut beberapa pemateri dalam rakot TKPKD :

1. Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal

2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bengkulu Hisbah varina

3. Kadis Sosial Kota Bengkulu Rosminiarty

3. Kepala Bidang Penyelenggara E-Government Diskominfosan Erika Ariesanti. (rls)