Profile

Oelfah A. Syarullah Hermanto

Tempat Lahir : Makassar, Sulawesi Selatan

Tanggal Lahir : 17/07/1954


Description

Dra. Hj. Oelfah A. Syahrullah Harmanto yang lahir di Makassar pada 17 Juli 1954 adalah seorang anggota Fraksi Golongan Karya yang ditugaskan untuk menjadi anggota Komisi X DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Di Komisi X tersebut, Ia membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Oelfah A Syahrullah Harmanto bercita-cita menjadi seorang penggiat kebebasan berpolitik kaum perempuan karena menurutnya perempuan kerap terhambat oleh persoalan budaya dan adat istiadat daerahnya masing-masing yang menganggap bahwa dunia politik bukanlah tempat yang pantas bagi perempuan. Bak gayung bersambut, kiprah Oelfah dalam memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan ternyata juga sejalan dengan program partai yang dipimpin oleh HM Jusuf Kalla ini. Melalui partai berlambang pohon beringin ini, Oelfah kemudian maju sebagai calon legislatif di DPR RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Ia pun berhasil memperoleh kursi DPR RI dengan mengantongi 39.991 suara sah dari pendukungnya. Mantan Senat Universitas Hasanuddin yang juga pengidola Soelasikin Moerpratomo ini memang getol dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kancah perpolitikan. Ia merasa bahwa apa yang diperjuangkan mantan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny Soelasikin Moerpratomo tentang hak-hak politik perempuan masih perlu dikembangkan dan dilanjutkan lagi. Tambahnya, semangat yang digelorakan oleh Soelasikin Moerpratomo juga harus terus menjadi tombak perjuangan kaum perempuan Indonesia. Selain itu, menurut Oelfah, diluar hak-hak politik kaum perempuan di Indonesia yang masih harus diperjuangkan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan masalah tenaga kerja di Indonesia harus menjadi fokus pembenahan berikutnya. Oleh karena itu, tidak salah jika mantan mahasiswa teladan Universitas Hasanuddin ini kemudian ditugaskan oleh partainya untuk menjadi anggota Komisi X di DPR RI.