Profile

Dadang Solihin

Tempat Lahir : Bandung

Tanggal Lahir : 06/11/1962


Description

Lahir pada 6 November 1962, Dadang Solihin merupakan salah satu sosok pegawai negeri sipil yang sangat memperhatikan nasib rakyat. Cikal bakal tingginya perhatian terhadap nasib rakyat ini bermula jauh sebelum dia menjadi seorang pegawai pemerintah, yakni sejak Solihin masih mengenyam bangku pendidikan formal. Pria kelahiran kota kembang, Bandung, ini menuntut ilmu di kota asalnya sendiri, SMA Negeri 3, dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Parahyangan Jurusan Ilmu dan Perkembangan Ekonomi. Bidang studi ini memang sudah menjadi kegemaran bapak tiga anak ini sejak masih duduk di bangku SMA. Usai menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Parahyangan, Dadang Solihin memperoleh kesempatan belajar di luar negeri, Amerika Serikat tepatnya, pada Universitas Colorado, Denver, dengan mayor Ilmu Ekonomi sesuai bidang keahlian sarjananya. Setelah memperoleh gelar M.A. dalam bidang Ekonomi, Solihin memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan meneruskan kuliah di tingkat doktoral pada Universitas Padjajaran, kali ini untuk bidang Ilmu Pemerintahan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan membawa Dadang Solihin berhadapan langsung dengan kepentingan publik. Sebagai Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta, adalah tugas Solihin untuk menjamin ruang gerak yang cukup bagi rakyat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Kesibukannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, BAPPENAS, juga mengharuskan pria yang bermotto "putting people first" ini untuk terus mengabdi dan memastikan bahwa pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan rel yang telah disepakati. Kinerja dan buah pikir Dadang Solihin dapat dilihat melalui berbagai presentasi dalam seminar dan atau rapat kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pembangunan 2013, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar, Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, Peranan PEMDA dan Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Reformasi, serta Sistem Montoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.