nusakini.com--Utusan HAM PBB untuk Hak atas Pangan mengapresiasi Strategi Kementan RI, membangun ketahanan pangan, hal tersebut disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman, usai menerima delegasi HAM PBB, untuk Hak atas Pangan, yang berkedudukan di Genewa, dipimpin Ms. Hilal Elver, Senin (9/4).

Mentan, dalam pertemuan tersebut, memaparkan berbagai Program Terobosan, Pembangunan Pertanian di Indomesia, khususnya untuk bidang ketahanan pangan, berupa strategi pemanfaatan lahan pekarangan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, (KRPL) Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang melibatkain ibu rumah tangga, kelompok wanita tani. Optimalisasi lahan, pasang surut dan rawa, (Swamps Land) serta lahan kering (Rainfet Land) untuk meningkatkan produksi pangan. 

Ms. Hilal Elver, Ketua Delegasi, utusan HAM PBB, mengapresiasi strategi kementerian pertanian, memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas ketahanan pangan, bahkan dalam rencana kunjungan kerja di indonesia, utusan HAM PBB, menempatkan dua lokasi kegiatan pertanian tersebut menjadi lokasi tujuan utama dalam agenda kunjungan kerja di indonesia. 

• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras
• Kemhan dan Kementan Kompak Panen Jagung di Lahan Food Estate Gunung Emas
• Mentan Amran dan Panglima TNI Kolaborasi Kembalikan Swasembada Pangan
• Jelang Idulfitri, Mentan Pastikan Stok Pangan Aman
• Mentan Pantau Persediaan Pangan di Pasar Terong Makassar

Delegasi yang berjumlah 4 orang, tersebut, akan mengunjungi lokasi KRPL di Jogyakarta dan lahan Pasang Surut atau Rawa di Sumatera Selatan. 

Mentan Andi Amran Sulaiman, dalam perbincangan dengan delegasi HAM PBB, berkesempatan jugamenyampaikan kprihatinan atas perlakuan beberapa negara eropa, berkaitan dengan "Black Campaign" produksi sawit indonesia. 

"Kita sampaikan, bahwa Pemerintah Indonesia, sangat memperhatikan dan sangat berkepentingan dengan lingkungan, namun Pemerintah juga tidak serta-merta bisa mengabaikan 30 juta, community yang menggantungkan kehidupannya dari budidaya sawit," ujar Mentan Amran.

Mentan menambahkan, pihaknya juga menitip pesan agar HAM PBB untuk Hak atas Pangan turut membantu agar pandangan beberapa negara Eropa, bisa lebih baik dan netral untuk hal ini. "Kami juga menyampaikan data bahwa kebun sawit di Indonesia, 51 persen adalah kebun rakyat dan 49 persen lainnya Swasta dan BUMN," pungkas Amran. (rilis/eg)