Tingkatkan Pengawasan TKA di Kalimantan Timur
By Admin
nusakini.com--Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) akan meningkatkan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Balikpapan, Kalimantan Jumat (9/9). Kemnaker yang diwakili oleh Irjen Kemnaker Bpk Sunarno, Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Edi Purnama, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Rahmawati Yaunidar, serta Plt. Karo Humas Helmiaty Basri mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan tenaga kerja asing dan yang menjadi tujuan adalah PT. Chevron Indonesia Balikpapan.
Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh wakil ketua komisi IX DPR RI, Dr.Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, Hum, MA beserta 9 orang anggota lainnya. Menurut Kepala dinas tenaga kerja (kadisnaker) Provinsi Kalimantan Timur, Fathul Halim, TKA yg ada di Prov Kaltim mulai tahun 2014 sampai sekarang mengalami penurunan ( 2014 : 1695 org, 2015 : 1600 org, 2016 : 1551 org ) TKA yang bekerja di Prov Kaltim terbanyak di sektor pertambangan ( batubara, migas ) TKA yg ada di PT Chevron sampai agustus 2016 berjumlah 5 orang yg memegang jabatan sebagai supervisor.
Sementara menurut Kadisnaker kota Balikpapan Ibu Tirta Dewi, jumlah TKA yg ada di balikpapan jg mengalami penurunan 2014: 402 org, 2015:341 org dan 2016:230 org TKA terbanyak datang dari negara2 Prancis, Australia, USA dan China Pengawas ketenagakerjaan yg ada di kota balikpapan berjumlah 6 orang, dg kondisi spt itu dirasakan sangat kurang tenaga pengawas , sehingga tidak optimal pengawasan yg bisa dilakukan oleh dinas tenaga kerja balikpapan.
Idealnya menurut kadisnaker kota balikpapan mereka membutuhkan sekitar 30 orang tenaga pengawasan ketenagakerjaan Komisi 9 mengharapkan pemerintah dlm hal ini khusus kepada Kemnaker utk menambah petugas pengawasan ketenagakerjaan untuk mengawasi keberadaan TKA yg masuk ke Indonesia dan diharapkan Kemnaker dapat bekerja sama dg Kepolisian, Imigrasi, Pemerintah Daerah ( Prov, Kab/kota ) agar TKA yang bekerja di Indonesia benar2 tenaga Profesional yg dibutuhkan oleh Negara dan memberikan keuntungan untuk kita semua. (p/ab)