nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam apel Upacara Bendera Senin (17/10) di Kantor Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) memaksimalkan anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Dia mengatakan, penyerapan anggaran tahun 2016 harus dimaksimalkan sesuai perencanaan dan aturan-aturan. Ia menekankan harus fokus sehingga ada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Makanya, fungsi pelayanan kepada publik juga terus dioptimalkan, salah satunya tak boleh adanya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan tersebut. 

“Harus dioptimalkan. Tidak boleh memperlambat izin dan proses administrasi. Tidak boleh ada pungutan-pungutan apapun,”kata Tjahjo dalam apel tersebut. 

Adapun pesan buat Ditjen Dukcapil Kemendagri, kata Tjahjo percetakan sisa Blanko KTP Elektronik harus termonitor tepat waktu setidaknya yang akan pilkada 2017 di 101 daerah harus diprioritaskan. Target cetak sampai November 2016 sampai 89 juta keping KTP. Awal tahun depan tuntas 17 jutaan keping. Lalu proses tender, dia menambahkan, terbuka, selektif dan hasil baik. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

“Proses distribusi ke daerah harus dioptimalkan per progranm jemput bola doisosialisasikan terus menerus kepada pemerintahan kota/kabupaten se Indonesia. Semoga pertengahan tahun depan sisa 9 juta warga yang belum merekam data ulangnya sudah bisa merekam semaksimal mungkin,”ujar dia. 

Kemudian, penyampaian KTP elektronik harus tepat waktu dan kuncinya juga partisipasi masyarakat sendiri yang wajib hadir merekam datanya untuk kepentingan mereka. 

“Terkait Ditjen PMD saran saya fokuskan pelatihan aparatur desa secara optimal tahun 2016. Target sudah hampir 70 persen awal tahun 2017 harus selesai penataan tata kelola desa dan latihan terkait menajemen pemerintahan desa,”tambah Tjahjo. 

Misalnya, memahami aturan-aturan cara pertanggungjawaban keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Ini tugas Ditjen PMD Kemendagri yang harus kordinasi dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk menyukseskan pembangunan negara ini, khususnya desa dan daerah tertinggal. 

“Kurangi program yang hura-hura seremonial tidak fokus dan hanya kumpul-kumpul sifatnya seperti itu,” ujar Tjahjo.(p/ab)