Presiden Bahas Enam Permasalahan Utama Kementerian
By Admin
nusakini.com--Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo di hadapan seluruh anggota Kabinet Kerja. Pertama, mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (27/7). Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.
Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden Joko Widodo berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait permasalahan tersebut.
"Sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari," ujar Presiden.
Tugas terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Joko Widodo menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia.
Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden.
"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil," tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga Negara Indonesia di Filipina.
Menutup pengantarnya, sekali lagi Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya.
"Sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki," tutupnya.(p/ab)