Penanganan Pengungsi Sinabung Harus Tetap Maju dan Dipercepat

By Admin

Foto/ksp.go.id  

nusakini.com - Upaya Pemerintah Pusat membantu percepatan penanganan pengungsi terdampak erupsi Gunung Sinabung masih terus berlangsung. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Karo selaku penanggung jawab penanganan tanggap darurat dan regabilitasi-rekonstruksi tetap mendapatkan pendampingan dan dukungan logistik dan kebijakan. Perkara penanggulangan ini memang tidak mudah dan tidak dapat cepat selesai, karena erupsi terus berlangsung sejak 2013. Akibatnya, pelaksanaan regabilitasi-rekonstruksi harus dilakukan bersamaan dengan status tanggap darurat yang berkepanjangan.

Dalam kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, pada Jumat 21 Juli 2017 terlihat bahwa kemajuan sudah banyak terjadi. Sebanyak 340 unit hunian sementara telah siap dihuni. Rombongan juga meninjau proses pembangunan seratusan unit hunian tetap.

Dalam catatan Tim Kebencanaan Kantor Staf Presiden, 340 hunian sementara (Huntara) tersebut adalah untuk warga desa-desa yang harus mengungsi sementara saat ini karena mereka dapat kembali ke desa asal setelah erupsi Gunung Sinabung selesai. Unit Huntara kemudian dapat dibongkar dan disimpan atau digunakan untuk keperluan lain. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Huntara dan skema penanganan cepat lainnya yang akan diumumkan dalam waktu dekat untuk mereka yang belum mendapatkan Huntara.

pilihsn-3Sedangkan mereka yang menerima dana stimulus rumah, kini masih dalam proses pembangunan hunian tetap mereka. Sulitnya mendapatkan lahan rumah yang layak dan diterima warga desa setempat menjadi hambatan terbesar. Apalagi, warga pengungsi, seperti halnya warga desa-desa di Karo pada umumnya, memiliki tradisi hidup berkelompok. Namun kemajuan tetap berlangsung, dari 1655 KK penerima, hanya 220 KK yang masih dalam proses pencarian dan penentuan lahan perumahan. Untuk stimulus lahan usaha tani (LUT), hampir semua 1679 KK penerima telah membeli lahan pertanian relokasi.

Untuk tiga desa dan satu dusun sejumlah 1089 KK yang masih harus direlokasi, Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Pusat kini sedang mengupayakan lahan perumahan dan pertanian sehingga relokasi dapat segera dilakukan. Harapannya, pada Desember 2017 sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di tempat-tempat pengungsian.(p/ma)