Pemkot Yogya Raih Penghargaan Perencanaan Pembangunan
By Admin
nusakini.com, - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali meraih penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha dengan predikat sebagai Kota Terbaik Pertama dalam Perencanaan Terbaik Tahun 2025. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Selasa (15/4). Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan secara sinergis dan efektif.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara berbagai tahap dalam siklus pembangunan. Ia menegaskan, keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan Kota Yogyakarta hingga berhasil meraih peringkat pertama.
“Ketika kita bicara soal pembangunan tahun depan, indikatornya bukan hanya perencanaan, tapi juga bagaimana pelaksanaannya dieksekusi dan hasilnya dievaluasi,” ujar Hasto.
Selain sinkronisasi yang baik, Hasto juga menyoroti keberhasilan efisiensi anggaran, khususnya saat dilakukan refocusing anggaran dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang cermat dan akuntabel menjadi salah satu nilai plus yang diapresiasi dalam penilaian penghargaan ini.
Pihaknya pun menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta sebelumnya, termasuk Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, yang telah meletakkan dasar yang kuat. “Saya hanya melanjutkan fondasi yang sudah sangat baik,” tambahnya.
Lebih jauh, Hasto menekankan arah baru pembangunan Kota Yogyakarta yang kini berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut bahwa ke depan, indikator pembangunan tidak lagi semata-mata menggunakan Human Development Index (HDI), tetapi beralih ke Human Capital Index (HCI) sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Kemendagri dan Deputi Bappenas.
“Kalau kita pakai Human Capital Index, maka manusia harus menjadi pusat perhatian pembangunan. Ini yang disebut Human-Centered Development, dan itu sudah menjadi tema sentral yang kami dorong di Kota Yogyakarta,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Yogyakarta menargetkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, berbasis pada peningkatan kapasitas dan daya saing manusia dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga produktivitas ekonomi.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengingatkan bahwa RKPD DIY Tahun 2026 memiliki posisi strategis: selain melanjutkan RPJMD 2022–2027, juga menjadi fondasi awal implementasi RPJPD DIY 2025–2045. Dengan memperhatikan kebijakan nasional dan kondisi global dengan tema pembangunan DIY tahun 2026, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Tema tersebut merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan penekanan pada sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menekankan bahwa teknologi informasi harus didorong untuk mendukung efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor tersebut.
“Perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar menyusun program, tapi proses menentukan masa depan. Ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegas Sultan.
Pihaknya juga menyinggung permasalahan mendasar di DIY yang masih perlu ditangani, seperti tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional serta ketimpangan wilayah dan pengeluaran. Namun, menurutnya, capaian penurunan kemiskinan di DIY selama satu dekade terakhir cukup membanggakan.
“Selama 10 tahun terakhir, DIY mencatat penurunan angka kemiskinan tercepat di Pulau Jawa, yaitu sebesar 4,17%. Untuk kemiskinan ekstrem, pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,85%, turun dari 1,24% di tahun sebelumnya. Ini adalah capaian penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan pentingnya prinsip ‘spending better’ dalam pengelolaan belanja daerah. “Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Ini adalah wujud dari akuntabilitas kita,” imbuhnya.
Sri Sultan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik hingga perubahan iklim, Sri Sultan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk adaptif dan inovatif. “Seperti air yang terus mengalir, pembangunan juga harus terus bergerak, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (*)