Pemerintah Dorong Kesejahteraan Lewat Kemitraan Ekonomi Umat
By Admin
nusakini.com--Pada April 2017, Majelis Ulama Indonesia telah menggagas pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat yang menghasilkan komitmen bersama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kongres tersebut, telah diluncurkan program Kemitraan Ekonomi Umat pada tanggal 21 Desember 2017.
“Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan ini menjadi sumber daya ekonomi yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memberikan manfaat bagi ekonomi negara maupun bagi kesejahteraan umat pada khususnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech dalam acara Rapat Kerja Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI) 2018, Rabu (14/2), di Palembang.
Menurut Darmin, program kemitraan ini perlu ditindaklanjuti dalam rangka mempertemukan kelompok usaha dengan berbagai kelompok keagamaan di berbagai sektor dalam sebuah forum kemitraan untuk membangun sinergi pelaku usaha dan kelompok keagamaan.
Nantinya, kemitraan pelaku usaha dan kelompok keagamaan akan dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan antara usaha besar dengan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Karena itu, saya harapkan melalui Rakernas PINBAS MUI 2018 ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara PINBAS dan pelaku usaha,” imbuh Darmin.
Program Kemitraan Ekonomi Umat, lanjut Darmin, dapat menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi dan kemitraan antara pelaku usaha skala besar dan pelaku UMKM. Infrastruktur bisnis, sumber daya, dan pengalaman yang dimiliki oleh usaha besar dapat ditularkan sekaligus untuk menopang pengembangan usaha skala kecil dan menengah, khususnya yang dijalankan oleh kelompok keagamaan.
Darmin menghimbau agar program tersebut berada pada koridor rencana besar pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan maupun pembangunan ekonomi yang berkeadilan. “Kita akan terus memantau, mendukung, dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan ekonomi berkeadilan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran,” tutupnya. (p/ab)