Open Government Jam: Pendekatan Baru Jembatani Aspirasi Publik
By Admin
nusakini.com - Jakarta – Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Open Government Jam (OpenGovJam) – sebuah kegiatan workshop ideasi antara pemerintah dengan masyarakat dari berbagai sektor.
Memilih topik “Digitalisasi Pemerintah: Transformasi Interaksi dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”, OpenGovJam kali ini berusaha menggali potensi peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui teknologi digital.
Melalui OpenGovJam, publik dari beragam latar belakang diberikan kesempatan untuk ikut mendesain bentuk pelayanan atau kebijakan publik yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna. OpenGovJam diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Open Government Indonesia sebagai upaya memperkenalkan sebuah pendekatan baru dalam menjembatani aspirasi publik dan kebijakan pemerintah. Forum diskusi dilangsungkan dengan metode human centered design yang disusun oleh Somia Customer Experience.
Aspek pengguna memang masih sangat jarang dijadikan pertimbangan di dalam perumusan pelayanan publik di pemerintah. Padahal, di era digital ini beragam perusahaan teknologi yang dikenal juga dengan istilah start-up sangat mengedepankan perspektif pengguna dalam perancangan produk mereka.
Hal ini juga dijelaskan oleh co-founder dan CFO BukaLapak, Muhamad Fajrin Rasyid yang turut menjadi pembicara di acara ini. Menurut Fajrin, kini perusahaan teknologi seperti BukaLapak sangat memperhatikan indikator-indikator seperti network effect, penggunaan data, artificial intelligence dan pengetesan user interface (UI) dalam melakukan pengembangan produk. Menurut Fajrin, pendekatan ini sangat membantu efektivitas dari pelayanan dan kinerja perusahaan.
Emily Tavoulareas, co-founder US Digital Service (USDS), menekankan pentingnya pengembangan aplikasi yang didasarkan pada pengguna. Pemerintah Amerika Serikat bahkan membentuk, USDS badan khusus yang memastikan investasi pengembangan aplikasi layanan publik berujung pada rancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Emily yang juga pernah menjabat sebagaisenior policy advisor pada Office of Science Technology Policy di gedung putih juga menyampaikan pentingnya pemerintah untuk dapat mengakses talenta di luar birokrasi. Emily mencontohkan programPresidential Innovation Fellowship di Amerika Serikat pernah menjadi pintu masuk bagi talenta profesional yang bekerja di Sillicon Valley pada perusahaan sekelas Google untuk bergabung dengan birokrasi dan berkontribusi pada proses digitalisasi pemerintah.
Selama delapan jam, para partisipan dari beragam latar belakang mendiskusikan masalah, merumuskan solusi dan ideasi, hingga akhirnya membuat prototipe inovasi pelayanan dan kebijakan publik. Melalui teknik fasilitas yang handal partisipan berkesempatan menghasilkan dan mempertajam ide inovasi mereka. Hasilnya, terdapat delapan ide baru yang berusaha menjawab beberapa permasalahan pelayanan publik seperti kependudukan, layanan pengaduan masyarakat, dan diseminasi kebijakan.
Di akhir acara, ide-ide tersebut dipresentasikan kepada panel yang terdiri atas perwakilan sektor swasta (diwakili Google, Accenture, dan Tokopedia), pemerintah (Sekretariat Dewan TIK Nasional, KSP, Bappenas, Kemenkominfo) dan asosiasi/ lembaga swadaya masyarakat (Asosiasi e-Commerce Indonesia/iDEA dan RUJAK center for Urban Studies). Setelah melalui penilaian panelis, ide-ide ini nantinya akan disalurkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dengan harapan dapat betul-betul direalisasikan.
Pada akhirnya, acara ini diharapkan dapat memperkenalkan masyarakat maupun birokrasi pemerintah, terhadap berbagai model kolaborasi antara pemerintah dan publik yang dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Harapan ini dipertegas oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dalam sambutan pembukaannya. “Penerapan teknologi informasi itu penting untuk membuat pemerintah jauh lebih terbuka. Kalau sudah terbuka, berarti ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah itu makin luas. Selain itu, [masyarakat] juga butuh pelayanan publik yang lebih baik. Kondisinya saat ini birokrasinya panjang, aparatnya kurang rajin, ada yang nakal ngutip sana sini, ini kemudian memperburuk pelayanan. Solusi-solusi ini yang diharapkan bisa diatasi dengan program seperti Open Government (Jam) ini.”
Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi Kantor Staf Presiden, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dan Somia Customer Experience, serta didukung oleh Pemprov DKI Jakarta dan JSC Hive Co-working Space.
Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia:
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil. (p/ma)