Soroti Pengunduran Diri Gibran, Advokat Aksi Minta Kepolisian Usut Dugaan Pidana Dokumen Pendidikan
By Admin
Dok. Setpres
nusakini.com, Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI tidak menghapus dugaan konsekuensi hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan. Sikap tersebut disampaikan oleh para advokat lintas daerah itu dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Advokat Aksi, keputusan mundur tersebut hanya memutus jabatan politik seseorang di pemerintahan. Namun, mereka menilai persoalan administrasi maupun dugaan tindak pidana di balik penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan tetap harus diselesaikan sesuai aturan hukum.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kepastian hukum serta pelaksanaan putusan lembaga peradilan. "Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Yopis dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 batal dan memerintahkan pihak tergugat untuk mencabutnya.
Berdasarkan dua putusan peradilan itu, Advokat Aksi menyampaikan empat poin desakan kepada institusi negara terkait. Pertama, mereka meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan amar putusan kasasi MA dengan mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.
Kedua, kelompok advokat ini mendukung DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menilai dugaan pelanggaran hukum selama masa jabatan wakil presiden berlangsung. Ketiga, mereka meminta aparat penegak hukum tetap melanjutkan penyelidikan terhadap pihak maupun instansi yang diduga terlibat dalam penerbitan dokumen administrasi tersebut.
Keempat, Advokat Aksi mendorong kepolisian untuk mengusut dugaan tindak pidana apabila ditemukan bukti permulaan terkait pemalsuan dokumen, pemberian keterangan palsu, atau penyalahgunaan wewenang. Perwakilan Advokat Aksi dari Bogor, Elyas M. Situmorang, menekankan bahwa pengusutan menyeluruh diperlukan demi menjaga kredibilitas lembaga negara.
"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," ujar Elyas.
Di sisi lain, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, menyoroti wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang sempat disinggung oleh Gibran. Menurut Alexander, upaya hukum luar biasa tersebut terbentur syarat formal karena Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai tergugat intervensi dan terhalang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024.
Sebelumnya pada Kamis siang, Gibran telah mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk memproses mekanisme pergantian wakil presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari. (*)