nusakini.com--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak kepala daerah, khususnya para Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk mengedepankan kompetensi dalam penempatan pegawai Aparatur Sipil negara (ASN). Hal itu dikatakan mengingat masih ada penempatan sejumlah pejabat daerah yang tidak berdasarkan kompetensi. 

“Para bupati yang juga merupakan Pejabat pembina Kepegawaian, harus dapat ikut andil dalam memperbaiki kualitas SDM yang ada di wilayah masing-masing. Dimulai dari perencanaan SDM yang dibutuhkan, harus sesuai dengan program yang telah dicanangkan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam acara APKASI Ministrial Forum, di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (07/12). 

Dikatakan, pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) harus diisi dengan orang- orang pilihan yang diesleksi secara terbuka, bukan karena faktor kedekatan dengan sang Bupati. Menteri prihatin, ada Kepala Dinas Perhubungan yang latar pendidikannya Sarjana Agama. “Ini kan tidak sesuai dengan kompetensi jabatannya. Ternyata kepala dinas ini tim sukses dari sang Bupati,” ujarnya. 

• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi
• Terima Brevet, Menteri Asman Menjadi Warga Kehormatan Kapal Selam
• Menteri Asman Dorong Anak Muda Jadi Peternak
• Menteri Asman Dorong Perpusnas Jadi Destinasi Wisata

Menteri menegaskan bahwa PNS/ASN datang ke kantor pagi hari, tidak hanya disebabkan karena faktor absensi, namun karena memang ada yang harus dikerjakan. Untuk mendukung hal tersebut, Bupati sebagai kepala daerah harus dapat memberi contoh bagi bawahannya, sehingga para ASN tau apa yang akan di kerjakan saat datang kekantor 

Dikatakan, sebagai penyelenggara pelayanan, ASN harus memiliki kompetensi dan skill di bidangnya masing-masing. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat dapat berjalan maksimal, selain itu seluruh program yang telah dicanangkan oleh sebuah daerah dapat terealisasi. 

Lanjut Menteri, tidak ada seorang pun pemimpin instansi pemerintahan yang berhasil tanpa support dari pegawai ASN di bawahnya. Sehebat dan sebagus apapun program yang dimiliki seorang Bupati tidak akan berjalan dengan baik kalau PNS/ASN tidak memiliki kompetensi. Menurutnya, kunci keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh SDM yang dimilikinya. 

Menteri Asman juga mengingatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya sering disebut sebagai ‘penguasa pegawai’, harus diubah menjadi perencana kepegawaian. Karena itu BKD harus memiliki roadmap manajemen PNS/ASN yang sesuai dengan visi misi daerah tersebut. Untuk itu BKD harus dapat merinci kebutuhan pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. 

Dalam forum yang mempertemukan para Bupati dari seluruh Indonesia tersebut, turut dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Mantan Mendikbud Yahya Muhaimin, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, serta pengurus APKASI. (p/ab)