nusakini.com--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak para Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) untuk ikut berperan serta mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Demikian dikatakan Menteri dalam Seminar Nasional dan Pertemuan Akbar Dewan Pengurus Nasional dan Daerah IKAPTK di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (05/04). 

Menteri Asman mengatakan sebagai alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. "Seperti tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki 3 fungsi utama yang harus dijalankan yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, "ujarnya. 

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional, lanjutnya, sangat tergantung pada kinerja ASN. ASN bukan saja unsur aparatur negara, tetapi juga abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. "Untuk itu, sebanyak 1.921 purna praja IPDN Angkatan XXIII telah disebar di pelosok negeri dan tidak ditempatkan di daerah asal, " tambahnya. 

• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi
• Terima Brevet, Menteri Asman Menjadi Warga Kehormatan Kapal Selam
• Menteri Asman Dorong Anak Muda Jadi Peternak
• Menteri Asman Dorong Perpusnas Jadi Destinasi Wisata

Menteri Asman menambahkan, kedudukan dan peranan dari ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. "Sebagai aparatur negara, ASN juga sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada tugasnya, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," tambahnya. 

Maka dari itu, Kementerian PANRB saat ini tengah merancang strategi untuk mempercepat reformasi birokrasi. Upaya mempercepat reformasi birokrasi merupakan jalan untuk memastikan pembangunan bangsa dan negara terus berlanjut dan berkualitas. "Saya yakin suatu saat Indonesia akan memiliki birokrasi yang berkualitas, yang dipenuhi dengan ASN yang memiliki kompetensi tinggi, berintegritas, berkinerja tinggi, serta bebas dari pengaruh politik. (p/ab)