nusakini.com--Perkembangan kota yang pesat merupakan dampak dari aktivitas ekonomi yang tinggi, secara tidak langsung menuntut untuk ketelitian dan kearifan dalam penataan bangunan dan lingkungannya. Dalam perkembangannya, penataan bangunan dan lingkungannya semakin kompleks baik dari segi intensitas, kebutuhan akan sarana dan prasarana, teknologi maupun lingkungan.  

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong peningkatan pemahaman, kapabilitas dan kapasitas aparat dinas teknis serta instansi terkait terutama dalam hal implementasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. Untuk itulah diadakan Kampanye Edukasi Publik Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, di Kota Ternate.  

Kegiatan yang berlevel nasional ini menghadirkan 250 peserta dari wilayah timur Indonesia yang terdiri dari perwakilan 65 OPD kabupaten/kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung, 17 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan, asosiasi profesi, akademisi, kementerian/lembaga terkait dan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. 

• Warga Keluhkan Operasional RM Boneta Makassar, Pencemaran Asap dan Limbah Resahkan Penghuni Rumah Sekitarnya
• Soal Pelarangan Kantong Plastik di Makassar, DLH Bakal Sidak
• Ketika Bill Gates Menyerah pada Kiamat yang Tak Bisa Ditunda
• BMKG: Tanda Malapetaka Bakal Intai Indonesia Sudah Muncul
• Viral! Gunung di Arab Saudi Tampak Menghijau

“Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan yang harus dipenuhi bukan hanya persyaratan administratif melainkan juga persyaratan teknis, termasuk pesyaratan keandalan yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo.  

Dirjen juga menjelaskan diperlukan peraturan daerah (Perda Bangunan Gedung) yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan untuk menjamin keandalan bangunan gedung di daerah.  

Ditjen CK juga mendorong implementasi dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri (Permen PU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kepastian tentang perizinan bangunan gedung. 

  “Ternate memiliki banyak aset bersejarah seperti benteng, keraton kesultanan, dan rumah ibadah. Karena itu, terpilihnya Ternate sebagai tuan rumah dimaksudkan agar kegiatan ini dapat langsung memberi contoh bagaimana seharusnya mewujudkan kota pusaka sekaligus implementasi pengaturan bangunan gedung dan lingkungannya dilaksanakan dengan baik di daerah,” ujar Sri Hartoyo. (p/ab)