nusakini.com--Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, hari ini memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) untuk membahas penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di ruang rapat lt. 3 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPDP untuk penguatan kelembagaannya serta menentukan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Rancangan Perpres itu. "Rapat hari ini merupakan rapat yang keempat kalinya dilaksanakan oleh kemenko PMK bersama K/L terkait. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait penguatan kelembagaan LPDP," ujar Agus di awal pengantarnya. 

• Tinjau Arus Mudik di Merak, Menko PMK: Ini Bukti Pemerintah Berikan Pelayanan Optimal
• Kemenko PMK Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Anggaran 2019
• Kemenko PMK Matangkan Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Penanganan KLB Penyakit
• Kemenko PMK Perkuat Koordinasi Lintas K/L Tangani TPPO
• Menko Puan Kagum dengan Atlet Wushu Indonesia

Pada tanggal 7 Februari 2017 lalu, Presiden mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama wakil presiden dan para menteri kabinet kerja tentang Optimalisasi LPDP. Ada dua arahan yang disampaikan oleh Presiden pada ratas itu, pertama perlu ada penguatan kelembagaan LPDP dengan payung hukum berupa peraturan pemerintah dan pembentukan dewan penyantun LPDP, dan kedua yaitu LPDP agar lebih fokus dalam investasi pembangunan Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi.

Rancangan Perpres yang dibahas pada rakornis ini berkaitan dengan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Pada kesempatan ini, Agus meminta peserta yang hadir untuk memberikan masukannya dalam penyusunan rancangan Perpres yang sedang dibahas. 

  Turut hadir pada rakornis hari ini perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; Kementerian Agama; Kantor Staf Presiden; Bappenas; Sekretariat Kabinet; Sekretariat Wakil Presiden; Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI); serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (p/ab)