nusakini.com--Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu diproyeksikan menjadi pusat pengolahan hasil agro, mineral tambang dan turunannya, serta hub logistik supply chain. KEK Palu juga memiliki keunggulan konektivitas geostrategis ke pasar global dan domestik. Agar KEK Palu dapat memberikan kontribusi secara maksimal bagi pembangunan regionalnya, maka KEK Palu perlu dibangun, dikembangkan dan dimanfaatkan secara cerdas dan berkelanjutan. 

  “Peranan Pemerintah Daerah, baik melalui Dewan Kawasan maupun melalui berbagai perangkat daerah, akan sangat penting dalam menumbuhkan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha di KEK. Selain itu, KEK juga harus memberikan dan membangun manfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Peresmian Operasional KEK Palu. 

Menko Darmin berpesan agar optimalisasi pemanfaatan sumber daya wilayah, peningkatan nilai tambah dan rantai nilai melalui keterkaitan aktivitas ekonomi di KEK Palu dengan aktivitas sosial ekonomi wilayah atau nasional juga perlu didukung oleh Dewan Kawasan dan Pemerintah Daerah. 

“Dewan Kawasan dan Pemerintah Daerah harus mendukung kemudahan perizinan dan non-perizinan, agar KEK Palu semakin diminati oleh para Pelaku Usaha. Begitupun dengan rekan-rekan di Administrator KEK dan Badan Usaha Pengelola juga harus mampu mendukung pengembangan KEK Palu ini,” lanjutnya. 

• Terbitkan PP, Pemerintah Kembangkan Wilayah Galang Batang Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
• Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung
• KEK Mandalika dan Palu Siap Beroperasi
• KEK Tanjung Kelayang, KEK Kelas Dunia Bertema Heritage
• Badan Pengelola KEK Harus Aktif Tarik Investasi

Pembangunan yang bersifat kewilayahan seperti KEK ini diarahkan sebagai salah satu upaya pemerataan ekonomi. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan ada 25 wilayah yang ditetapkan sebagai KEK. Kini, sudah terdapat 11 KEK yang ditetapkan, dengan 7 diantaranya bertema manufaktur, dan 4 diantaranya bertema kepariwisataan. 

Menko Perekonomian juga menjelaskan, aliran investasi untuk pengembangan KEK secara nasional cukup menjanjikan. Hingga akhir Juni 2017, tercatat realisasi dan komitmen investasi sebesar Rp221 Triliun. “Harapan kami pada tahun 2030 realisasi dan komitmen investasi untuk kawasan-kawasan KEK dapat mencapai Rp726 Triliun,” katanya. 

Dengan adanya percepatan pelaksanaan berusaha, pemerintah juga mendukung kelancaran investasi termasuk di KEK. Pertama, dengan adanya pengawalan penyelesaian perizinan secara end-to-end, yang akan dilakukan di setiap level pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

Kedua, dengan menerapkan Sistem Checklist, sehingga kegiatan berusaha di KEK dapat berlangsung tanpa menunggu kelengkapan perizinan. Ketiga, dengan menerapkan Data Sharing, yang akan menghilangkan redundansi atau pengulangan dalam hal perizinan dan rekomendasi. 

Selanjutnya, dengan Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha, sehingga proses perizinan untuk badan usaha, termasuk UKM, dapat menjadi lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti. Serta yang terakhir, dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, atau disebut juga dengan Online Single Submission System. (p/ab)