nusakini.com--Dalam Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat membeberkan indikator dalam mewujudkan Pilkada berkualitas. Menurut Tjahjo, pesta demokrasi di daerah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu suksesnya pemilihan merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya penyelenggara pemilu, pemerintah atau pihak aparat keamanan. 

"Tolak ukur suksesnya Pilkada itu sendiri adalah terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya partisipasi pemilih serta memperkuat proses persiapan untuk memperoleh kepala daerah dan wakilnya yang amanah," kata Tjahjo di Gedung DPR, di Jakarta, Kamis (11/1). 

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Tjahjo melanjutkan, ada sejumlah indikator dalam mewujudkan Pilkada serentak yang berkualitas. Indikator pertama, terjaganya independensi penyelenggara Pilkada di daerah. Indikator kedua, pentingnya independensi atau netralitas birokrasi. Indikator ketiga, partisipasi pemilih yang tinggi. Tentu dengan disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya. Pemilih bisa menunaikan hak pilihnya dengan rasa tanggung jawab serta tanpa paksaan. 

"Indikator keempat peserta pemilu melakukan proses penjaringan bakal calon secara demokratis dan berkualitas. Tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilihan," katanya. 

Indikator terakhir atau kelima, kata Tjahjo, kepala daerah hasil Pilkada terpilih lewat pemilihan yang demokratis. Sehingga memiliki legitimasi yang kuat, karena terpilih dan dipercaya masyarakat lewat mekanisme pemilihan yang fair.(p/ab)