nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan fokus dari RAPBN 2019 adalah efisiensi dan kualitas belanja prioritas, mobilisasi pendapatan secara realistis serta kesehatan fiskal yang produktif, efisien, memiliki daya tahan dan berkelanjutan. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2019 di Ruang Sidang Banggar DPR pada Selasa (04/09).  

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Beberapa risiko dan tantangan bagi perekonomian global ke depan adalah tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter Amerika Serikat (AS), moderasi Tiongkok serta perang dagang AS – Tiongkok. 

“Kami berharap RAPBN yang kita usulkan kepada Dewan bisa dibahas dengan framework bahwa kondisi global sangat dinamis dan oleh karena itu kita perlu untuk membentuk APBN yang fleksibel namun juga resilient,” kata Menkeu. 

Indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan RAPBN 2019 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 5,3%, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS Rp14.400. Inflasi tetap stabil di 3,5 dan itu 3 tahun terakhir tetap terjaga.  

Sementara itu, suku bunga SPN 3 bulan (rata-rata) 5,3%, harga minyak mentah (ICP) (rata-rata) 70 dolar AS/barel, lifting minyak bumi (rata-rata) 750 ribu barel/hari dan lifting gas bumi/setara minyak (rata-rata) 1.250 ribu barel/hari. (p/ab)