nusakini.com--Direktorat PKKI, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan multi-stakeholders meeting  guna membahas rencana implementasi Programme for Country Partnership (PCP) United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) di Indonesia. Pertemuan kali ini merupakan rangkaian pertemuan ke-3 untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan PCP, menyusun strategi nasional khususnya dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional dan aturan-aturan nasional, serta menentukan sektor prioritas dan pendukung PCP. 

“Kini saatnya kerja sama multilateral menjadi source of revenue and capacity building bagi Indonesia. Tawaran PCP dari UNIDO merupakan salah satu peluang bagi Indonesia untuk menggunakan leverage atas kontribusi finansial Indonesia yang cukup besar kepada badan-badan internasional." demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian A. Ruddyard saat pembukaan acara yang dihadiri oleh lebih dari 60 perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait. 

• Kemenperin dan UNIDO Pastikan 13 Proyek Kerja Sama Industri Terus Berjalan
• Kemenperin RI - UNIDO Bahas Peningkatan Daya Saing Industri Nasional

Para pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perindustrian; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Biro Pusat Statistik menyambut baik inisiatif pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. 

Para stakeholders mengapresiasi PCP sebagai inovasi bantuan teknis UNIDO sekaligus sumber alternatif pendanaan pembangunan. Kementerian Luar Negeri mengusulkan industri maritim sebagai sektor prioritas PCP karena bersifat multisektoral, namun demikian perlu diidentifikasi lebih lanjut industri-industri pendukungnya. Dalam pertemuan tersebut mengemuka wacana agar PCP kiranya dapat meningkatkan kapasitas industri turunan maritim seperti industri kapal rakyat, pengalengan ikan, rumput laut dan garam industri. 

Menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi tersebut, Pemerintah RI akan segera menyampaikan komitmen tertulis kepada UNIDO untuk memulai feasibility study. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat PKKI, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral akan terus mengawal aktif upaya implementasi PCP di sektor yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Indonesia.(p/ab)