nusakini.com--Sejak kuartal ke-empat tahun 2016, pemerintah berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah membuktikan dapat memperbaiki kondisi ekonomi Tanah Air di tengah kelesuan ekonomi global. 

Demi terus memperbaiki kondisi saat ini, beberapa cara ditempuh oleh pemerintah. Diantaranya, mencoba mendorong kertertinggalan yang cukup jauh dalam pembangunan infrastruktur. 

  “Sebetulnya sudah lama disadari bahwa infrastruktur merupakan sektor penting. Maka dari itu pemerintah kemudian mengundang para investor untuk juga melakukan investasi di bidang infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Diskusi Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan - Kebijakan Mengatasi Ketimpangan, Selasa (30/5), di Jakarta. 

  Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Ekonom Senior Raden Pardede, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin, dan Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas. 

  Pemerintah juga terus mencoba merumuskan beberapa sektor yang sebetulnya merupakan fondasi dari ekonomi yaitu industri manufaktur, pariwisata dan perikanan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penerapan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sehingga Indonesia semakin menarik dan semakin kompetitif untuk destinasi investasi baik dalam maupun luar negeri. 

• Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi dan Ekspor
• Menko Perekonomian: Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup
• Sektor Pertanian Berkontribusi Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi RI di Triwulan II 2017
• Ketua DPR Apresiasi Capaian Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal II
• Raih Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Presiden Apresiasi Sulbar

“Selain pertumbuhan ekonomi mulai membaik, segala kebijakan yang diambil berimbas positif pada turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran dan gini ratio yang mulai menurun,” ujar Darmin. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan pada 1999, gini ratio menunjukkan angka 0,308 dan secara bertahap meningkat 0,41 hingga 2015. “Satu tahun terakhir baru merasakan dampak dari kebijakan ekonomi kita menurunkan gini ratio 0,394 pada September 2016,” kata Iskandar. 

Meskipun gini ratio cukup menurun, pemerintah menyadari bahwa ketimpangan ekonomi masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat ini. Selain terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata. 

  Hal ini terkonfigurasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi terdiri atas 3 area utama, yaitu: (1) kebijakan pemerataan lahan; (2) kebijakan pemerataan kesempatan; dan (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. 

“Maka dari tiga pilar besar inilah, kita turunkan kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Darmin 

  Dirinya menegaskan diperlukan peranan dari semua pihak sehingga kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengatasi ketimpangan. “Tentu ini jauh dari sempurna dan kita masih perlu mengambil pengalaman dari negara lain”, tutupnya. 

  Acara diskusi ini merupakan kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), The Jakarta Post dan Tenggara Strategics. Dan merupakan seri pembuka dari rangkaian diskusi serial yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait Kebijakan Pemerataan Ekonomi.(p/ab)