Gubernur DKI Minta Pejabat Pembuat Komitmen Cerdas Mitigasi Risiko Anggaran
By Admin
Dok. Humas DKI
nusakini.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengelola anggaran daerah yang bernilai besar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa ketepatan pengambilan keputusan oleh para pejabat pengadaan menjadi kunci utama agar realisasi anggaran mampu memberikan dampak kesejahteraan yang optimal bagi warga.
Hal tersebut ditegaskan Pramono saat membuka acara Bimbingan Teknis bagi PPK di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota, pada Senin (29/6). Dalam arahannya, ia menggarisbawahi bahwa penyerapan APBD Jakarta yang bernilai jumbo memerlukan manajerial yang berani sekaligus akuntabel.
"Saya minta betul, selain mereka berani memutuskan, tetapi juga berani mengelola risiko yang ada. Jangan sampai kemudian risikonya itu harus terkena pada yang bersangkutan kalau kemudian dilakukan karena ada keinginan-keinginan pribadi yang tidak baik," ujar Pramono di hadapan para peserta bimtek.
Sebagai perbandingan, Pramono memaparkan sejumlah kebijakan krusial yang berhasil diselesaikan melalui kerja sama dengan jajaran instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian masalah sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga pembongkaran tiang proyek monorel yang sempat terbengkalai di jalur Rasuna Said. Menurut Gubernur, keputusan-keputusan berisiko tinggi tersebut berhasil dieksekusi karena dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan pribadi.
Keberanian dalam menyelesaikan hambatan infrastruktur tersebut dinilai berdampak langsung pada daya saing Jakarta di tingkat internasional. Pramono menyebutkan, peringkat Indeks Global City Jakarta saat ini mengalami kenaikan dari posisi 74 ke posisi 71, didorong oleh cakupan konektivitas transportasi publik yang kini diklaim telah melewati angka 93 persen.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, Dyan Airlangga, menjelaskan bahwa program pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi pelanggaran administratif maupun hukum.
Berdasarkan laporan BPSDM, agenda bimbingan teknis ini melibatkan sekitar 200 pejabat pembuat komitmen yang bertugas menangani proyek-proyek berkategori strategis dan memiliki risiko tinggi di lingkungan Pemprov DKI.
"Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PPK dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan," tutur Dyan. (*)