Evaluasi Gagal! JPPI Desak Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Usai Puluhan Ribu Anak Keracunan
By Admin
Ilustrasi MBG
nusakini.com, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali menyoroti lonjakan kasus keracunan massal yang melanda program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai masa libur sekolah berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya pada Kamis, 3 September 2026.
Berdasarkan data lembaga pemantau tersebut, total akumulasi korban keracunan sejak tahun 2025 hingga saat ini telah menyentuh angka 43.838 jiwa di 36 provinsi. Lonjakan signifikan tercatat sepanjang bulan Agustus 2026 saja dengan jumlah korban mencapai 3.079 orang.
Secara keseluruhan, rentang waktu Januari hingga Agustus 2026 mencatatkan angka korban sebanyak 15.735 orang akibat konsumsi makanan program tersebut. JPPI menilai fenomena berulang ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan tata kelola pangan.
Selain itu, konsentrasi kasus terbanyak pada Agustus lalu masih terpusat di Pulau Jawa dengan persentase mencapai 65 persen dari total kejadian. Wilayah Jawa Tengah mendominasi catatan tersebut dengan sumbangan kasus sekitar 35 persen dari seluruh insiden nasional.
Pihak JPPI juga menyoroti belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga melakukan kelalaian. Selama ini, penanganan insiden cenderung berhenti pada sanksi administratif berupa penutupan dapur sementara atau teguran pengelola.
"Anak-anak keracunan, dapur ditutup sementara, pengelola ditegur, lalu beberapa hari kemudian beroperasi lagi," ujar Ubaid mengecam penanganan yang dinilai setengah hati. Oleh karena itu, JPPI mendesak aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang diduga lalai agar tidak tercipta budaya impunitas.
Kritik keras turut dialamatkan pada praktik guru yang diminta mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada para siswa didik. "Jangan jadikan lidah guru sebagai alat detektor racun," tegas Ubaid menanggapi praktik pengujian yang dinilai membebankan pihak sekolah.
Menutup serangkaian catatan kritis tersebut, JPPI melayangkan sejumlah rekomendasi strategis termasuk penghentian sementara program MBG secara nasional. Mereka juga meminta pemisahan anggaran MBG sebesar Rp240 triliun dari pos pendidikan dalam Rancangan APBN 2027 mendatang. (*)