nusakini.com-- Pemanfaatan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif, efisien serta terintegrasi. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalamimplementasi e-government di daerah. 

  Berkaca dari hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk “E-government untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik” di Surakarta, belum lama ini.

  Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, pemerintah mendorong agar daerah dapat mengimplementasikan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah. 

  “Dengan adanya penerapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas anggaran dan belanja daerah, serta transparansi,” tutur Iskandar. 

• Mendagri Sebut E-Government Wujud Pemerintahan yang Transparan
• Disiplin Bagus, E-Government Cepat Terwujud
• Korea Perlu 20 Tahun Lebih Bangun E-Gov
• Sinergi Penyelenggara Negara dalam Wujudkan Sistem Integrasi Elektronik Nasional
• Terkait E-government, PNS Wajib Kuasai IT

  Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan, transparansi pemerintah daerah dapat meningkatkan peluang investasi dan creditworthiness. Selain itu , e-government juga akan menciptakan penyederhanaan interaksi antara pemerintah dan investor yang sejalan dengan kebijakan pelaksanaan percepatan berusaha yang saat ini sedang didorong oleh Pemerintah. 

  Dalam seminar tersebut, dibahas pula mengenai lingkup reformasi birokrasi, penguatan tata kelola tegnologi informasi untuk mewujudkan e-government, hingga pengalaman negara lain dalam menerapkan e-government. 

  Kemudian, pemanfaatan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sebagai platform perencanaan dan penganggaran, Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen reward atas implementasi e-government di daerah serta implementasi e-government di Kota Surakarta. 

  Dalam penerapan e-government, Indonesia bisa belajar pengalaman dari negara lain yang telah berhasil menerapkanhal tersebut. Sebagai contoh, India dengan digitalisasi pendaftaran tanah,Hongkong melalui kemudahan berusaha satu pintu melalui one stop Hongkong.Selain itu Korea Selatanyang juga berhasil mengusung konsep pemerintahan cerdas, melalui aplikasi Oasis yang mengajak masyarakat berpartisipasi dalam layanan publik. 

  Seminar dihadiri oleh 170 peserta dari Kementerian, Lembaga,dan Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah serta Pemda yang dipilih sebagai pilot project pengembangan e-government.Sejumlah narasumber yang hadir, antara lain Ronald Andrea Annas, Ak (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenPAN-RB), Ir. Firmansyah Lubis, MIT (Direktur E-government, Kominfo); Dra. Sastri Yunizarti Bakry, A.Kt, M.Si (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri), Ir. Basah Hernowo, MA (Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas), Ubaidi Socheh, S.E,MM (Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Kemenkeu), Ir.Ahyani, MA (Kepala Bappeda Kota Surakarta) dengan dimoderatori oleh Dr. Ferry Irawan, MSE (Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kemenko Perekonomian).(p/ab)