nusakini.com - “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sehingga akan dapat diketahui kapasitas masing-masing instansi penyelenggara negara dalam penyelenggaraan sistem elektronik.” ujar Firmansyah Lubis selaku Direktur e-Government. Hal tersebut disampaikan Firmansyah pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sistem Elektronik yang berlokasi di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan dihadiri seluruh Pemda di Provinsi Jawa Timur (17/11/2016).

Pendaftaran sistem elektronik merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang kemudian pelaksanaannya telah diterbitkan pada Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

• KOMINFO: Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar
• XL Axiata Gunakan Green BTS Secara Massal
• Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang
• Dukung Kesuksesan Event International Jaringan 4G & Layanan XL Axiata Siap Dukung Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba
• XL Axiata Raih Pertumbuhan Yang Solid Mengungguli Industri Dengan Performa Jaringan Terbaik

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Eddy Santoso, menyampaikan bahwa provinsinya telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini menjadi landasan hukum pelaksanaan tata kelola TIK di provinsi tersebut. Eddy menambahkan bahwa perlunya koordinasi antara Pusat dan Provinsi serta kabupaten kota agar pelaksanaan program dapat selaras.

Yudho Giri Sucahyo, selaku praktisi TI dari Universitas Indonesia memaparkan bahwa melalui pendaftaran sistem elektronik, pemerintah dapat memiliki inventarisasi sistem elektronik secara nasional. Hal ini akan memudahkan dalam pengelolaan pengintegrasian secara nasional untuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu agar masyarakat dalam mengakses layanan publik yang disediakan pemerintah terhindar dari situs web yang tidak resmi, paparnya lebih lanjut.

Sementara itu Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Pemerintah Kota Semarang, Nana Storada, menyampaikan success story pemanfaatan hasil pendaftaran sistem elektronik dalam melakukan integrasi sistem elektronik untuk mendukung pelaksanaan layanan publik di Pemerintah Kota Semarang.

Pada penutupan kegiatan ini, Kepala Subdit Aplikasi Layanan Publik Ditjen Aptika Kemkominfo, Hafni Septiana Nur Endah, menyampaikan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini telah terdaftar banyak sistem elektronik yang berasal dari 28 instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan akan bertambah setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Hasil selengkapnya dapat dilihat di www.layanan.go.id. (p/mk)