Cegah Penyadapan Ilegal, DPR Dorong Percepatan Regulasi Perlindungan Privasi Warga
By Admin

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman | Dok. DPR RI
nusakini.com, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengakselerasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Langkah legislasi ini ditempuh guna menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak privasi warga negara dari praktik penyadapan ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa wacana pembentukan payung hukum ini sejatinya sudah dirintis sejak masa bakti parlemen periode sebelumnya. Parlemen bahkan telah melakukan studi komparasi secara daring ke sejumlah negara untuk memetakan standar mekanisme pengawasan penyadapan yang ideal.
"Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Urgensi pengesahan aturan ini dinilai semakin tinggi menyusul mencuatnya isu dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di ruang publik. Polemik tersebut turut dikaitkan dengan isu dugaan makar yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo (LSP) beserta jajaran di institusi kepolisian.
Habiburokhman menilai masyarakat saat ini kian sadar terhadap ancaman kerentanan data dan keamanan komunikasi pribadi mereka. Kondisi tersebut menuntut negara segera hadir melalui aturan main yang tegas agar aktivitas penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
"Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai tahapan awal penyerapan aspirasi, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada hari yang sama. Forum tersebut difokuskan untuk memetakan kebutuhan teknis aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi keamanan negara.
Proses penjaringan masukan tidak akan berhenti pada institusi kepolisian semata demi menjaga objektivitas regulasi. Parlemen menjadwalkan pemanggilan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintahan.
"Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi," ungkapnya.
Melalui rangkaian konsultasi publik tersebut, DPR menargetkan lahirnya regulasi yang seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konstitusi. Aturan ini diharapkan mampu membatasi kewenangan aparat secara ketat sekaligus menutup celah pelanggaran privasi warga. (*)