nusakini.com - Defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 diperkirakan bisa mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat tidak tercapainya penerimaan pajak. Padahal sejak awal tahun, defisit sudah dipatok cukup tinggi, yakni 2,41% terhadap PDB.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, pemerintah bisa menjaga defisit pada level 2,6% terhadap PDB. Terutama pasca munculnya instruksi penghematan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 16 triliun.

• Viral di Media Sosial, Uang Rupiah Baru Pecahan 1.0, BI: Itu Hoaks
• Ketika Kena Blacklist di SLIK OJK, Apakah BI Checking Anda Bisa Bersih Kembali?
• BI Terbitkan Kebijakan Penggunaan Rupiah di Kegiatan Internasional
• Dampak Keputusan The Fed, Bank Indonesia Bisa Naikkan Suku Bunga pada Semester II/2022
• Program CPNE dari LPEI Dorong Produk Lokal Mendunia

"Kalau tadinya 2,4% lalu jadi 2,6% itu pengelolaan yang sehat. Kami jaga ekonomi yang sehat," kata Agus di Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat (7/7/2017). 

Penghematan dengan skema self blocking, menurut Agus adalah hal lazim yang terjadi pada setiap pemerintahan. Dana sebesar Rp 16 triliun itu bukan dipangkas, tapi memang diproyeksi tidak terealisasi sampai akhir tahun.

Dalam RAPBN Perubahan 2017 yang sudah diajukan pemerintah ke DPR terlihat proyeksi belanja akhir tahun yaitu Rp 2.077 triliun. Sementara penerimaan negara mencapai Rp 1.714,1 triliun.

Defisit akan ditutup dengan penarikan utang. Total Surat Berharga Negara (SBN) yang akan ditarik adalah Rp 433 triliun.

"Itu bentuk efisiensi pemerintah. Kami ikuti kalau ada kebijakan fiskal seperti itu kami merasa itu disiplin fiskal yang baik," ujar mantan Menteri Keuangan ini. (b/ma)