nusakini.com-- Terus ditambahnya alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, menurut Presiden Joko Widodo, menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. 

"Dana Alokasi Umum dan Dana Desa pada tahun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2017 mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa," terangnya usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). 

• Dana Kelurahan Adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
• Mulai Desember 2016, Pemerintah Salurkan DAU yang Tertunda
• DAU Ditunda, Mendagri Minta Daerah Hemat Anggaran
• Airin Tak Risaukan Penundaan DAU
• Pemerintah Tunda Penyaluran Sebagian DAU 169 Daerah

Seiring dengan kenaikan alokasi tersebut, Presiden berharap, pemerintah daerah terus berupaya menghilangkan berbagai hambatan kemudahan berusaha di Indonesia. "Lanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat kemudahan berusaha, terutama di daerah. Keluhan di daerah masih banyak. Di pusat masih ada beberapa, tapi di daerah masih banyak. Di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang dulu 6-8 bulan sekarang hanya 3 jam. Itu untuk 8 izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama," katanya. 

Selain itu, kepada seluruh jajarannya, Presiden juga mengingatkan untuk terus menggandeng pihak swasta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah. Peran swasta, lanjutnya, diperlukan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi. 

Presiden juga menegaskan, anggaran tersebut harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, tidak boleh disalahgunakan. "Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita," tegasnya. (p/ab)