nusakini.com--Hingga triwulan pertama 2018, distribusi kartu tani mencapai 87 persen. Sementara sisanya masih dalam proses pengurusan dan akan segera didistribusikan. 

“Jumlah petani di Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) saat ini 2.584.961 orang dengan lahan 1.376.000 hektar. Sementara itu, kartu tani sebanyak 2.565.000. Jadi, kartu tani yang sudah terdistribusi itu sebanyak 87 persen. Sedangkan 13 persen sisanya sedang dalam proses dan disanggupi oleh BRI secepatnya,” terang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono MS MP saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kartu Tani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah di Grhadhika Bhakti Praja, Jumat (23/3).

Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) itu menjelaskan, kartu tani memiliki tiga fungsi. Yaitu fungsi informasi tentang kuota dan harga pupuk, fungsi edukasi petani agar mereka memahami aplikasi e-tani, dan fungsi transaksi yang memungkinkan petani menjual komoditas hasil panennya melalui e-commerce pertanian kepada pembeli seperti Regopantes dan Eragano.

Ditambahkan, berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 81 Tahun 2017, petani yang sudah memiliki kartu tani dapat menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani melalui Kios Pupuk Lengkap mulai 1 Januari 2018. Sementara itu, petani yang belum menerima kartu tani tetapi sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan masuk di dalam SINPI agar melapor ke mitra bank setempat untuk mengambil kartu tani di mitra bank yang ditunjuk.

• Kartu Tani Ajarkan Petani Melek Perbankan
• Pemerintah Menyiapkan Payung Hukum Kartu Tani
• Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Mendes PDT Launching Kartu Tani, Serapan Gabah dan Percepatan Tanam Padi
• Begini Kartu Tani di Jawa Tengah Segera Bisa Diakses Lewat Ponsel
• Sejahterakan Petani Melalui Kartu Tani

“Bank sudah kita perintahkan agar petani yang masuk di SINPI dilayani dengan baik. Bagi petani yang belum masuk ke dalam RDKK dan SINPI, namun bisa menunjukkan bahwa petani tersebut berhak mendapatkan pupuk bersubsidi agar dilakukan pendataan dan dilaporkan secara berjenjang,” jelasnya.

Sri Puryono menambahkan, penyaluran pupuk bersubsidi pada 2017 di beberapa kabupaten/ kota berupa penyaluran pupuk urea yang mencapai lebih dari 754 ribu ton, SP36 153 ribu ton , ZA 196 ribu ton, NPK 426 ribu ton, dan pupuk organik 156 ribu ton.

“Realisasi ini cukup baik. Sedangkan rencana kebutuhan untuk tahun 2018, kami mengusulkan pupuk urea 822.854 ton, SP36 336.152 ton, ZA 317.378 ton, NPK 869 ribu ton lebih, dan pupuk organiknya satu juta ton lebih,” bebernya.

Sri Puryono menegaskan, penyusunan RDKK wajib diketahui oleh kepala desa. Selain itu, BUMDes juga dapat diarahkan menjadi pengecer pupuk bersubsidi.

“Pengajuan RDKK harus diketahui oleh kepala desa. Selain itu, dalam rangka terwujudnya kedaulatan pangan, maka lahan bengkok hendaknya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Keberadaan BUMDes juga dapat diarahkan menjadi pengecer pupuk bersubsidi,” pungkasnya. (p/ab)