nusakini.com--Pemerintah terus membangun rumah-rumah dengan harga yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja baik yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun pengembang.

Tidak hanya menyediakan rumah, Kementerian PUPR juga menyiapkan bantuan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemerintah (FLPP), sehingga MBR dapat memperoleh KPR Subsidi.  

Namun, tidak seluruh masyarakat bisa memiliki rumah layak huni, sehingga pemerintah menyiapkan tempat tinggal yang layak dengan sistem sewa. Sehingga Kementerian PUPR juga membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang mulai dibangun pada 2015 untuk mendukung Program Satu Juta Rumah. 

• Rusunawa Bisa Menjadi Pilihan Hunian Generasi Millenial
• Rusunawa Nelayan di Lombok Timur Siap Diresmikan
• Pemda Diminta Siapkan Perda Pengelolaan Rusunawa Sebelum Ajukan Permohonan Bantuan
• Rusunawa Pompes Darul Ulum Diresmikan Menteri PUPR

“Program Satu Juta Rumah targetnya adalah mengurangi backlog (kekurangan jumlah rumah) sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni. Bagi yang belum dapat memiliki rumah, diharapkan dapat tinggal di rumah layak huni dengan sistem sewa. Maka pemerintah memiliki program pembangunan rusunawa,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin pada pembukaan Rapat Konsinyasi Percepatan Pengunian dan Kelengkapan Dokumen Aset Rumah Susun Sewa di Semarang.

Pada 2015 dan 2016, sudah terbangun 150,5 Twin Block (TB) Rusunawa di Jawa Tengah (Jateng) yaitu, 15 TB untuk MBR, 12,5 TB untuk TNI, 8 TB untuk POLRI, 33 TB untuk Mahasiswa, dan 82 TB untuk Pondok Pesantren. Sedangkan pada 2017, di Jateng akan dibangun 7 TB baru yang tersebar di Kota Semarang, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Kabupaten Semarang. 

Selain membangun rusunawa baru, di Jateng juga akan direvitalasasi setidaknya 34,5 TB yang tidak layak huni karena rusak. 

Pada 2017, Kementerian PUPR akan membangun 12.760 unit rumah susun (rusun) baik sewa maupun milik dengan dana sebesar Rp 4,754 triliun. Rusun tersebut nantinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja/buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren. (p/ab)