nusakini.com - Wapres JK menyebutkan dugaan adanya praktik curang pengemasan beras oleh PT Indo Beras Unggul harus ditangani dengan cermat. Menurutnya, permasalahan ini harus diselesaikan sesuai dengan aturan."Kita tidak...

nusakini.com-- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menilai pertumbuhan utang pemerintah RI sebenarnya kecil sekali. Ia mengingatkan, bahwa 3 (tiga) tahun lalu tepatnya akhir tahun 2014, utang pemerintah RI sudah me...

nusakini.com--Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merumuskan area pokok kebijakan berbasis lahan dimana reforma agraria menja...

nusakini.com--Menjawab dinamika pembangunan yang demikian kompleks dengan berbagai permasalahan dan tantangannya, salah satu faktor kunci yang harus dipersiapkan yakni ketersediaan kualitas sumber daya manusia unggul dan...

Foto/Net  nusakini.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan berdiri di belakang Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kebijakan di sektor pangan. PBNU siap mengawal kebijakan pangan saat ini tanpa a...

Foto/Net  nusakini.com - Ketua Umum Partai Anamat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bila hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih baik. Termasuk dengan partai politik pendukung pemerin...

Foto/dpr.go.id  nusakini.com - Wakil ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengapresiasi penegakan hukum di bidang pangan, itu pula yang menjadi harapan yang dituangkannya dalan UU Pangan 18 Tahun 2012. Hal tersebut diungka...

Foto/dok. Petrokimia Gresik  nusakini.com - Hasil Sensus Pertanian 2013, menyatakan bahwa jumlah rumah tangga petani turun 20% dari 79,5 juta menjadi 63,6 juta (turun 15,6 juta rumah tangga). Diperparah lagi dengan...

Foto/Ilustrasi  nusakini.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)....

nusakini.com--Jelang EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Tahun 2017, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar merampungkan 80% LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).  Tim EKPPD Tahun...