Nusakini.com--Jakarta--Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan Upacara Wisuda Purnabakti Pengayoman, Senin (01/08). Dalam periode bulan September 2021 hingga bulan Agustus 2022, terdata 1.076 orang purnabakti yang mengikuti wisuda.

Sebanyak 78 orang diwisuda secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Sementara itu 998 orang lainnya mengikuti secara virtual.

Yasonna berpesan kepada para wisudawan purnabakti untuk tetap mengabdi kepada Bangsa dan Negara, meskipun sudah tidak aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Teruslah mengabdi untuk Bangsa dan Negara, untuk Indonesia maju," pinta Yasonna.

Menurut Yasonna, purnabakti bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan sebagai wujud keberhasilan pegawai selama melaksanakan tugas dan amanah sebagai abdi negara. Purnabakti adalah awal untuk berkiprah secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan mengabdi pada dimensi yang berbeda.

Upacara wisuda purnabakti sendiri merupakan wujud penghargaan bagi pengabdian pegawai sejak mengawali dinas aktif hingga memasuki masa purna tugas.

"Wisuda merupakan penghargaan dan ungkapan rasa hormat yang tulus dari segenap keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM kepada para purnabakti," jelas Yasonna di Graha Pengayoman.

• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• 72 Napiter Pulang ke NKRI
• Polrestabes Makassar Bongkar Dua Jaringan Narkoba
• Ini Daftar Pinjol Ilegal 2024
• Tujuh Panitia Diksar Diperiksa, Terungkap Dalam Proposal Jalur Kegiatan Adalah Jeneponto, Takalar dan Gowa

Prosesi wisuda purnabakti akan menjadi sebuah tradisi bagi seluruh pegawai Kemenkumham dan merupakan tanda saat terakhir pengabdian seorang Aparatur Sipil Negara dalam mendarmabaktikan dirinya untuk bangsa dan negara.

"Momen yang baik ini (upacara wisuda) nantinya akan menjadi kenangan yang istimewa bagi para purnabakti dalam mengakhiri pengabdian," lanjutnya.

Turut diwisuda hari ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ballitbang) Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami.

Komando pimpinan Balitbang pun berpindah kepada Pelaksana Tugas (Plt.) yang baru, yaitu Iwan Kurniawan.

Iwan Kurniawan merupakan kader Kemenkumham lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada tahun 1987. Iwan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2017. Kemudian menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal pada tahun 2018.

Selanjutnya, Iwan dipercaya sebagai Staf Ahli Menteri bidang Penguatan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2021, sekaligus menjadi Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM pada saat ini.

Yasonna meminta Iwan segera melakukan langkah-langkah strategis pencapaian target kinerja organisasi. Akselerasi kerja Balitbang Hukum dan HAM tidak boleh berhenti meski terjadi pergantian pimpinan.

“Persiapkan dan berikan dukungan penuh terhadap rencana transformasi organisasi Balitbang Hukum dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham,” pinta Yasonna.

Sementara itu, Sri Puguh Budi Utami dinilai Yasonna telah meninggalkan sejumlah “warisan” bagi Kemenkumham. Utami adalah sosok yang menciptakan lagu Mars Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu pada masa kepemimpinannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham meresmikan Lapas Super Maximum Security di Karanganyar.

Dalam kesempatan ini, Menteri Yasonna sekaligus mengukuhkan Pengurus Pusat Persatuan Purnabakti Pengayoman. Yasonna berharap organisasi ini dapat menjadi wadah memperjuangkan kepentingan anggotanya, yaitu kesejahteraan dan kontribusi positif bagi Kemenkumham.(rilis)