nusakini.com - Jakarta, Ketahanan kesehatan suatu negara ditunjukkan dengan berfungsinya sistem layanan kesehatan dengan baik. Sistem tersebut harus mampu menangani berbagai tantangan permasalahan kesehatan. 

“Untuk itu, diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat guna memenuhi tuntutan layanan kesehatan yang berubah dengan cepat, seperti munculnya pandemi yang tak terduga, serta kemampuan kolaborasi antar berbagai pihak terkait,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada webinar “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (25/03/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tersebut, Wapres menyampaikan bahwa garis besar sistem layanan kesehatan terbagi dua, yakni upaya preventif dengan pemberdayaan masyarakat, dan upaya kuratif dengan pengobatan. 

Terkait pengobatan, Wapres mengungkapkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan pengobatan yang terjangkau. Saat ini, berbagai penyakit mulai dari yang bersifat gawat darurat, infeksi, hingga penyakit kronis dan tidak menular dapat dilayani melalui JKN.  

“Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN ialah pembiayaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Katastropik. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan untuk prevalensi penyakit tidak menular yakni hipertensi dan diabetes melitus (DM). Prevalensi hipertensi naik dari 25.8% menjadi 34.10%, sementara prevalensi DM naik dari 6.9% menjadi 10.9%. Data BPJS Kesehatan menunjukkan pada tahun 2019 total biaya yang dikeluarkan untuk menangani Penyakit Tidak Menular (PTM) katastropik mencapai Rp.20,27 triliun,” ungkapnya.

• Wapres: Baiknya Menteri yang Maju Capres-cawapres Mundur
• Soal Ucapan 'Amin' ketika Salat, Wapres Bilang Begini
• PROF DR. (HC) KH. MA' RUF AMIN : Meski krisis ekonomi, Sulsel Justru Tumbuh Impresif di Atas 7%
• Wapres: Dosen Agama adalah Garda Terdepan Cegah Radikalisme
• Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem, Ini Pesan Wapres

Wapres pun menilai, gambaran tingginya biaya kesehatan tersebut menunjukkan bahwa JKN masih terpaku pada upaya kuratif dibandingkan upaya preventif. Untuk itu, perlunya transformasi sistem kesehatan di Indonesia, yakni dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program upaya promotif dan preventif. Di samping itu, perlunya meningkatkan jumlah dan kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP/puskesmas) sebagai ujung tombak layanan kesehatan, baik kuratif maupun preventif. 

“FKTP merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Menempatkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper atau penjaga gawang di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pengendalian kesehatan masyarakat yang akan menurunkan biaya kesehatan secara nasional,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres menggarisbawahi, peluang peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan ini ke depannya dapat melibatkan keterlibatan klinik BUMN maupun swasta sehingga menjadi bagian dari FKTP sekaligus gatekeeper untuk memberikan layanan kesehatan perorangan yang bersifat kuratif. 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya kemandirian kesehatan di masa pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) ini. Yakni dengan adanya ketersediaan SDM, obat-obatan, dan alat kesehatan, serta kemampuan riset termasuk surveilan genomik. 

“Terjadinya pandemi Covid-19, memberikan kita suatu pelajaran berharga mengenai pentingnya memperkuat sistem layanan kesehatan kita, terutama dalam hal melakukan 3T yaitu testing, tracing (pelacakan kontak erat), dan treatment (pengobatan pasien). Upaya 3T akan lebih mudah dilakukan apabila kita mempunyai layanan FKTP yang memadai sehingga mendukung pengendalian penularan,” imbuhnya.

Dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian kesehatan, Wapres berharap, tidak hanya meningkatkan derajat status kesehatan masyarakat Indonesia, namun juga akan meningkatkan peran bangsa di tingkat regional maupun global. Hal ini ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia pada ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk profesi dokter, dokter gigi, dan perawat. Indonesia juga telah berperan aktif dalam upaya global menyediakan vaksin Covid-19 secara setara bagi semua negara melalui forum Covax/GAVI. 

“Saya mendorong UI untuk mempelopori inovasi di sektor pendidikan kesehatan di Indonesia dan mendorong kolaborasi semua pihak terkait agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kesehatan Indonesia,” pesan Wapres.  

Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar hari ini dapat merumuskan berbagai rekomendasi dalam upaya bangsa menghadapi tantangan sebagai upaya terwujudnya ketahanan dan kemandirian sistem kesehatan. (DAS/SK-BPMI)