nusakini.com - Internasional - Ratusan pendemo pro-demokrasi di Thailand kembali turun ke jalan pada hari Kamis (24/6). Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan perubahan konstitusional yang akan mengurangi kekuatan kerajaan di Thailand.

Kerumunan ini melanggar aturan yang ditetapkan mengenai penanganan COVID-19. Namun mereka menyatakan bahwa Prayuth harus segera diturunkan karena kebijakan yang ia ambil mengenai lonjakan kasus COVID-19 buruk. Selain itu, pemulihan ekonomi Thailand sangatlah lambat, ditambah lagi kebijakan vaksin yang melibatkan perusahaan yang dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn.

• Harmony for the Pacific: Menyatukan Indonesia dan Pasifik Melalui Budaya
• Tak Yakin Dapat Partai, Cagub Mestinya Kumpulkan KTP Warga
• Pakar Politik: Kotak Kosong Adalah Bagian dari Demokrasi
• Tak Berniat Tinggal di Rumah Dinas Wapres, Gibran: Biar untuk Kepentingan Masyarakat
• Gerindra Telah Rekomendasikan Cagub dan Cawagub di 15 Provinsi, Sulsel Belum Ada

Demonstrasi yang dipimpin oleh kaum muda tahun lalu, mendatangkan ratusan ribu warga dari seluruh daerah di Thailand, namun mereka terhenti ketika pasukan keamanan mulai mengejar kerumunan, menahan pimpinan demo, dan juga gelombang lonjakan kasus COVID-19.

Pendemo melayangkan kritik mereka terhadap raja, dimana menyalahkan raja masih dianggap tabu dan juga beresiko penahanan di bawah hukum ketat yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap anggota kerajaan bisa ditahan selama 15 tahun di penjara. Pimpinan protes yang ditahan beberapa sudah dilepaskan dengan jaminan.

Protes yang diadakan pada hari Kamis ini juga menandakan 89 tahun setelah Thailand menyatakan penghentian monari absolut pada 24 Juni 1932. Namun warga Thailand merasa absolutisme ini tidak hilang.

Sekitar 2.500 polisi ditugaskan untuk menjaga aturan saat demo. (dd)