nusakini.com--Penguatan kerjasama antar negara berkembang dalam masalah perpajakan adalah krusial, mengingat negara berkembang belum memiliki kapasitas bersama yang kuat dalam pembentukan agenda, pembahasan dan penetapan dalam isu-isu perpajakan internasional, demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir dalam pembukaan acara "The Inaugural Annual Forum on Developing Country Tax Policies and Cooperation for Agenda 2030" pada 30 November 2016 di Surabaya, Jawa Timur.   

Forum ini merupakan prakarsa dan kolaborasi bersama Pemerintah Indonesia dan South Centre, sebuah think tank internasional yang memfokuskan diri pada kegiatan riset bagi negara berkembang, berpusat di Jenewa, Swiss. Forum telah mempertemukan tax officials yang berasal dari 37 negara berkembang dari kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Forum ini merupakan kegiatan pertama dan diharapkan akan menjadi kegiatan rutin dalam kegiatan South Centre yang fokus pada reformasi kerja sama internasional dala isu perpajakan yang lebih berpihak pada negara berkembang, serta sebagai upaya untuk memperkuat lembaga pajak secara nasional. 

• Staf Ahli Menkeu: Jumlah peserta PPS Tunjukkan Peningkatan
• Indonesia Siap Melaksanakan Kesepakatan Dua Pilar Prinsip Perpajakan Internasional
• Kenaikan Tarif PPN Jaga Momentum Penerimaan Negara
• Jasa Keagamaan Tetap Bebas PPN
• Inilah 14 Aturan Turunan UU HPP

Forum dilaksana​an selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 30 November-2 Desember 2016, akan bermanfaat dalam membantu instansi pemerintah negara-negara berkembang dalam merancang kebijakan sesuai kebutuhan, memperkuat koordinasi antar negara berkembang dalam negosiasi dan aktifitas kerja sama pajak internasional pada forum internasional, serta mekanisme kerja sama pajak internasional antar otoritas negara berkembang. 

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia juga menekankan pentingnya peran perpajakan sebagai sumber pembiayaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sangat signifikan. "Saya percaya bahwa dengan mempromosikan sistem perpajakan yang layak dan terpercaya dapat membantu memperkuat pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan publik, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan inklusif dalam upaya untuk mencapai Agenda 2030". 

Acara pembukaan juga diisi oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Triyono Wibowo, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menyambut para peserta dan tamu di Surabaya dan mengharapkan forum ini dapat menjadi platform bagi berbagi pengalaman implementasi perpajakan di antara sesama negara berkembang.(p/ab)