nusakini.com--Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo berharap, ada sinergi yang lebih baik antara corporate, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dengan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran di Indonesia. Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri acara malam penganugerahan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2015 “The Most Trusted Companies Award 2016 di Jakarta. 

Menurutnya, peran corporate seharusnya bisa jauh lebih besar dibanding pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia, yang antara lain meliputi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. “Anggaran pemerintah hanya 20 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), ini berarti peran Bapak/Ibu (sektor swasta dan BUMN/D) adalah 80 persen dalam memberikan kemakmuran Indonesia, sedangkan pemerintah hanya sebagai pendorong saja,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pemerintah saat ini selalu mengundang swasta untuk menjadi yang pertama dalam melakukan pembangunan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. “Jika swasta tidak mampu, baru BUMN, kalau kemudian tidak bisa juga, baru pemerintah melaui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ungkapnya. 

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga mengapresiasi program riset dan pemeringkatan perusahaan publik, BUMN, BUMD, perbankan, dan perusahaan swasta lainnya dalam menerapkan good corporate governance. Ia berharap, kedepan, akan ada kriteria penilaian yang menggambarkan kontribusi riil sektor korporasi dalam mendukung program pemerintah. 

“Menambah kriteria mengenai indikator peran BUMN dan swasta yang merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah, misalnya BUMN perbankan, apakah bisa dinilai mengenai penyaluran KUR-nya (Kredit Usaha Rakyat). Atau dari penggunaan PMN-nya (Penyertaan Modal Negara), atau juga dari CSR-nya (Corporate Social Responsibility), dan lain sebagainya,” tambahnya. (p/ab)