• PWI Resmi Cabut Laporan Hotman Paris, Bagaimana Nasib Penyelidikannya?
• Viral Warga Klaten Ikat Terduga Pencuri Motor di Tiang WiFi, Bukan Dipukuli Tapi Diberi Nasihat
• KPK Jaring 21 Orang dalam Operasi Tangkap Tangan di Tiga Wilayah, Termasuk Bupati Pemalang
• KPK Tangkap Bupati Pemalang dalam Operasi Tangkap Tangan, Kantor Dinas PUPR Turut Disegel
• Kemenag Sultra Rotasi 33 Pejabat Manajerial, Terapkan Sistem Profiling ASN

Ilustrasi

nusakini.com, Inspektorat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memanggil seorang oknum lurah untuk menjalani pemeriksaan intensif pada Rabu (29/7). Langkah tegas ini diambil setelah pejabat kewilayahan tersebut diduga menyampaikan respons yang tidak pantas terhadap laporan warga mengenai fasilitas umum yang rusak di platform media sosial.

Persoalan ini bermula ketika seorang warga menyampaikan keluhan terkait kondisi penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan pemukimannya yang padam. Laporan tersebut dikirimkan secara langsung melalui saluran aduan resmi pemerintah kota serta ditujukan kepada Wali Kota, mengingat area pemukiman yang gelap gulita berpotensi mengancam keselamatan para pengguna jalan pada malam hari.

Namun, alih-alih memberikan tanggapan profesional, oknum aparatur sipil negara (ASN) itu diduga melontarkan komentar bernada cemoohan berupa kalimat "Cie curhat" di media sosial. Tanggapan tersebut mendadak tular dan memantik kritik tajam dari publik yang menilai seorang pelayan masyarakat seharusnya menunjukkan rasa empati serta respons cepat dalam menangani persoalan warga.

Merespons gejolak publik tersebut, pemerintah daerah setempat melalui BKD menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk tindakan ketidakpatuhan etika maupun sikap arogan dari jajaran aparatur pemerintah. Perwakilan BKD menyatakan bahwa setiap ASN diwajibkan menjunjung tinggi profesionalisme, etika komunikasi, dan empati dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Saat ini, oknum lurah tersebut sedang berada dalam proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa internal. Apabila terbukti melanggar kode etik dan ketentuan kepegawaian, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi disiplin ASN sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pihak pemerintah kota juga menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pejabat kewilayahan agar lebih bijak dan santun saat berinteraksi dengan masyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. (*)