nusakini.com-Jakarta-Pembenahan transportasi massal yang terintegrasi di Ibukota menjadi topik pembahasan menarik dalam pertemuan Jakarta Integrated Urban Transformation. The 3rd South - south Knowledge Exchange yang digelar di Ruang Pola, Gedung Blok G, Balai Kota, Senin (16/12). 

Kegiatan ini diinisiasi oleh World Bank dan diikuti 45 perwakilan negara asing dan sejumlah daerah.

Dalam kesempatan ini, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Edi Nursalam, memaparkan program Jak Lingko serta rencana induk penataan transportasi massal yang terintegrasi antar Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). 

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Kami menargetkan hingga 2029, sekitar 60 persen warga di Jabodetabek beralih menggunakan transportasi massal yang telah terintegrasi," jelasnya. 

Penataan manajemen transportasi terintegrasi yang dipaparkan ini, menarik perhatian Eric, salah seorang peserta dari Afrika Selatan. Dia mempertanyakan besaran dana yang dikeluarkan untuk mewujudkan hal ini. 

"Dibutuhkan berapa biaya untuk mewujudkan transportasi massal yang terintegrasi suatu kota seperti di Jakarta," paparnya. 

Pertanyaan serupa disampaikan Sugeng, perwakilan dari Kota Semarang. Menurutnya, transportasi massal terintegrasi yang diterapkan untuk wilayah Jabodetabek masih sulit dilakukan di wilayahnya.   

"Perlu dana besar untuk mengintegrasikan transportasi massal seperti program Jak Lingko," tandasnya.(p/ab)