Tangis Dalam Angka, Kisah Warga Menengah yang Mendadak Kaya
By Admin
Ilustrasi
nusakini.com, Belakangan ini, linimasa media sosial dipenuhi keluh kesah para pekerja berpendapatan pas-pasan yang mendadak diberi label sebagai konglomerat oleh sistem pendataan negara. Memahami kebingungan yang melanda rakyat kecil, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mencoba meredam suasana dengan mengakui, "niat pemerintah untuk menjadikan data itu menjadi tunggal, oke."
Di tengah himpitan biaya hidup yang terus mencekik, penghasilan bulanan berkisar Rp3 juta tentu jauh dari kata mewah apalagi untuk masuk dalam desil tertinggi. Menyoroti jeritan hati para kepala keluarga yang kehilangan akses bantuan ini, Marwan menyimpulkan bahwa, "surveinya itu tidak tepat karena memang tidak valid."
Demi menyambung hidup, para warga ini harus rela membuang waktu dan tenaga untuk mengunggah berbagai dokumen kemiskinan demi membantah sistem komputer pemerintah. Menggambarkan ketegaran perjuangan masyarakat menengah ke bawah tersebut, Marwan bercerita, "Jadi ketika dia melakukan sanggah dengan bukti-bukti bahwa dia patut dan harus tetap menerima bantuan sosial, akhirnya dikabulkan."
Ironisnya, tumpukan bukti keberhasilan warga mengubah nasibnya justru menelanjangi minimnya empati dan ketelitian para petugas pencatat di lapangan. Tak ayal, wakil rakyat ini pun turut merasakan kepedihan publik lalu mempertanyakan, "Nah, kalau gitu yang melakukan survei itu siapa? Gitu," dengan nada prihatin.
Bila ratapan ribuan keluarga ini diabaikan, tumpukan kekecewaan harian mereka niscaya akan meledak menjadi gelombang amarah yang sulit dibendung. Mewakili kecemasan para orang tua yang tak bisa membeli susu anaknya, Marwan memperingatkan, "Kita khawatir protes ini semakin gelombangnya semakin besar," jika keadilan tak ditegakkan.
Rentetan kisah pilu warga yang terdepak dari daftar penerima bantuan menegaskan bahwa algoritma data belum mampu memotret realitas kemiskinan yang sesungguhnya. Membela hak-hak warga miskin yang dirampas kelalaian sistem, ia menegaskan, "Itu artinya memang datanya tidak valid, seperti itu," agar nurani para pembuat kebijakan segera terbuka. (*)