nusakini.com--Memasuki masa pemerintahan tahun 2017, Pemerinah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menigikis kesenjangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antar wilayah. Selain itu, pembangunan dan perbaikan berbagai akses untuk seluruh masyarakat juga terus ditingkatkan agar keadilan sosial bisa terwujud secara merata. 

“Saya ingin menekankan bahwa tahun 2017 ini, kita berkomitmen mengatasi kesenjangan sosial,” tegas Presiden RI Joko Widodo pada rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/1). 

Sejalan dengan itu, Presiden meyakini keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merata dapat memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, dan juga kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah akan menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah tanah air, sehingga terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, yang perlu dikurangi di setiap wilayah. 

• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin
• Presiden Jokowi Satu Jam di Resepsi Putra Mentan Amran Sulaiman
• Ucapan Megawati ke Jokowi Kembali Viral di Twitter

“Kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau E-government,” kata Presiden. 

Pada kesempatan tersebut, presiden juga menekankan perlunya melakukan penataan di sejumlah regulasi dari berbagai aturan yang ada di Indonesia. Sehingga, penataan hukum tidak hanya menyentuh permasalahan yang ada di hilirnya seperti pelayanan publik dan lainnya. 

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan layanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi, pembenaran aspek-aspek prosedur dan untuk itu saya minta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini,” jelas Presiden. 

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Men Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik RI Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab RI Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dakhiri, Menristek dan Dikti RI M. Nasir, Mendikbud RI Muhadjir Effendy, Menkes RI Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arya Bima.(p/ab)