nusakini.com--Tahun 2016 akan segera berakhir. Kementerian dan lembaga negara telah diberi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. 

Kementerian Agama diberi amanah oleh negara untuk mengelola anggaran lebih dari Rp60 Triliun pada tahun 2017. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan jajarannya agar bisa melaksanakan program dan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

"Kita patut bersyukur, di tengah kondisi perekonomian negara yang sulit Kementerian Agama masih mendapat kepercayaan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 60.166.293.314.000,00,- (enam puluh trilyun seratus enam puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)," kata Menag saat memberikan arahan dan sambutan pada acara serahterima DIPA Kemenag tahun 2017 kepada pejabat Eselon I, di Jakarta, Rabu (28/12). 

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

DIPA Kemenag tahun 2017 ini langsung diserahkan oleh Menag Lukman kepada para pejabat Eselon I. Penyerahan DIPA ini juga disaksikan oleh pejabat Eselon II Kementerian Agama. 

"Wujud syukur itu adalah dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan mentaati semua peraturan yang berlaku," tandasnya. 

Sebelumnya Sekjen Kemenag Nur Syam melaporkan bahwa proses penyelesaian penyusunan DIPA Kementerian Agama tahun 2017 berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Karenanya, DIPA dapat disampaikan lebih cepat kepada para pimpinan satuan kerja untuk segera dilaksanakan. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak yaitu unit kerja Eselon I pusat dan seluruh satuan kerja daerah Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Komisi VIII DPR-RI," tutup Nur Syam. (p/ab)